PEKANBARU - Lonjakan kasus HIV/AIDS di Kota Pekanbaru menjadi alarm serius bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Data terbaru menunjukkan sekitar 6.500 kasus tercatat hingga 2025, hampir setengah dari total 11.600 kasus di seluruh wilayah.

Angka tersebut menempatkan ibu kota Provinsi Riau sebagai daerah dengan kasus tertinggi, sekaligus memicu desakan agar upaya pencegahan dan penanganan diperkuat secara menyeluruh.

Sekretaris Komisi I DPRD Pekanbaru, Aidil Amri menegaskan, penanggulangan HIV/AIDS harus menjadi prioritas lintas sektor, bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata.

“Kita perlu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya HIV/AIDS serta cara pencegahannya. Ini tanggung jawab bersama, jangan anggap sepele,” ujar Aidil.

Menurutnya, peningkatan kasus menunjukkan perlunya edukasi yang lebih masif dan berkelanjutan, terutama bagi generasi muda yang dinilai rentan terhadap risiko penularan.

Aidil menekankan keterlibatan berbagai pihak mulai dari tenaga kesehatan, lembaga pendidikan, hingga komunitas masyarakat. Program edukasi yang tepat dinilai mampu mengubah perilaku dan meningkatkan kesadaran publik.

Selain edukasi, deteksi dini melalui pemeriksaan HIV rutin menjadi langkah strategis untuk menekan penyebaran. Tes berkala, terutama bagi kelompok berisiko, dinilai dapat mempercepat penanganan dan mencegah penularan lebih luas.

“Dengan deteksi dini, penanganan bisa lebih efektif dan penyebaran dapat dicegah sejak awal,” jelasnya.

Isu stigma terhadap penderita HIV/AIDS juga menjadi perhatian. Diskriminasi sosial dinilai masih menjadi hambatan besar bagi penderita untuk mengakses layanan kesehatan dan menjalani pengobatan.

Aidil menilai dukungan sosial memiliki peran penting dalam membantu penderita menjalani terapi secara konsisten dan meningkatkan kualitas hidup.

“Peran pemerintah harus terus berjalan, terutama memperkuat sosialisasi, memperluas akses layanan kesehatan, serta memastikan ketersediaan obat bagi penderita,” tegasnya.

Ia berharap angka kasus HIV/AIDS di Pekanbaru dapat menurun setiap tahun melalui kerja sama semua pihak dalam pencegahan dan penanganan.