PEKANBARU - Persoalan ketepatan sasaran penerima bantuan sosial (Bansos) menjadi aspirasi utama yang disampaikan warga dalam kegiatan reses Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Kota Pekanbaru, Aidhil Nur Putra SH di RT 03 RW 03, Kelurahan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Rabu (15/7/2026).

Masyarakat menilai masih terdapat warga yang layak menerima bantuan pemerintah, namun belum tercatat sebagai penerima.

Sebaliknya, mereka juga mempertanyakan adanya penerima bansos yang dinilai tidak lagi memenuhi kriteria.

Selain isu bansos, warga turut mengusulkan berbagai kebutuhan lingkungan, mulai dari perbaikan drainase untuk mengatasi banjir, pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU), hingga pembukaan peluang kerja bagi generasi muda.

Seorang warga, Asriani meminta pemerintah memperkuat pengawasan terhadap proses pendataan masyarakat agar bantuan benar-benar diterima oleh mereka yang berhak.

"Kita maunya ada tim Satgas yang turun memantau pejabat terendah apakah sudah melakukan pendataan dengan tepat dan benar," kata Asriani.

"Karena yang terjadi kita lihat ada masyarakat yang pantas menerima bantuan tapi tidak diperhatikan pemerintah setempat. Ini ada apa?" sambungnya.

Ia berharap kehadiran anggota DPRD dapat menjadi jembatan antara masyarakat dengan pemerintah daerah untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi warga.

"Kita berharap kedatangan Pak Aidhil bisa memberi dampak positif buat masyarakat setempat, baik untuk pembangunan lingkungan maupun aspek sosial masyarakat," tambahnya.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Aidhil Nur Putra mengaku mengapresiasi antusiasme masyarakat dalam menyampaikan persoalan yang mereka alami secara langsung.

Menurutnya, seluruh masukan yang diterima akan menjadi bahan pembahasan dan akan diperjuangkan melalui mekanisme DPRD Kota Pekanbaru.

"Alhamdulillah reses perdana kita di lingkungan RT 03 RW 03 Kelurahan Tampan ini disambut antusias oleh masyarakat," sebut Aidhil.

"Ada beberapa aspirasi yang masuk dan menjadi catatan penting buat kita di DPRD Kota Pekanbaru dan segera kita tindaklanjuti melalui laporan paripurna nanti," tambahnya.

Terkait keluhan mengenai bansos yang dinilai belum tepat sasaran, Aidhil menilai validasi ulang data menjadi langkah penting agar bantuan pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.

Ia menegaskan, RT dan RW memiliki peran strategis karena merupakan perangkat pemerintahan yang paling dekat dengan kondisi riil masyarakat.

"Kita ketahui RT dan RW adalah ujung tombaknya, RT/RW pejabat terendah yang paling dekat dengan masyarakat dan mengetahui langsung kondisi masyarakat," sebutnya.

"Untuk itu, saran kita data-data masyarakat penerima bansos ini betul-betul diperhatikan. Jika ada kekeliruan tolong segera divalidasi lagi agar tidak ada ketimpangan. Nanti kita juga ingin melihat data penerima bansos ini, siapa-siapa saja yang dapat, siapa yang seharusnya berhak menerima malah tidak terdata," tegasnya.

Selain persoalan bansos, Aidhil memastikan berbagai usulan terkait pembangunan lingkungan akan segera dikomunikasikan dengan organisasi perangkat daerah (OPD) yang berwenang.

Beberapa usulan yang menjadi perhatian di antaranya pembangunan drainase untuk mengurangi genangan saat hujan serta pemasangan lampu penerangan jalan di sejumlah titik yang masih minim pencahayaan.

"Tadi juga ada usulan tentang PJU dan perbaikan drainase yang menyebabkan banjir. Tentu akan segera kita tindak lanjuti dengan berkoordinasi dengan pemerintah terkait," pungkasnya.