PEKANBARU - DPRD Kota Pekanbaru mendesak agar anggaran pembangunan 2027 lebih diarahkan pada kebutuhan mendasar masyarakat.

Program seremonial maupun kegiatan organisasi perangkat daerah (OPD) yang tidak memberikan manfaat langsung diminta tidak menjadi prioritas dalam penyusunan APBD.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Pekanbaru, Roni Amriel SH MH menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Pemko (Pemko) Pekanbaru yang akan memangkas program-program minim dampak bagi masyarakat.

Menurutnya, pembahasan anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) harus memastikan setiap rupiah belanja daerah memiliki manfaat yang terukur.

"Sejauh ini memang hasil pembahasan kita Banggar DPRD dengan TAPD, fokus kegiatan yang benar-benar menyentuh masyarakat. Kita sangat setuju," kata Roni Amriel, Senin (9/11/2026).

Roni menilai, persoalan infrastruktur masih menjadi pekerjaan rumah besar Pemko Pekanbaru.

Karena itu, perbaikan jalan rusak, pembenahan drainase dan penanganan banjir harus mendapatkan alokasi anggaran memadai dalam APBD 2027.

Ia mengingatkan, pekerjaan perbaikan jalan yang sedang berlangsung tidak boleh berhenti pada capaian sementara. Target seluruh jalan rusak di Pekanbaru menjadi

mulus pada masa kepemimpinan Walikota Pekanbaru, Agung Nugroho dan Wakil Walikota Pekanbaru, Markarius Anwar harus diikuti dengan kesinambungan anggaran.

Persoalan drainase juga membutuhkan perhatian lebih serius. Saat ini, pembenahan baru menyasar enam titik.

Jumlah tersebut dinilai perlu diperluas agar persoalan banjir yang berulang setiap musim hujan dapat ditekan.

"Kalau untuk hal seperti ini, kita pastinya komit mendukung. Karena masalah drainase yang menyebabkan banjir di kota ini, sudah jadi langganan setiap musim hujan. Ini yang harus diminimalisir lewat pembenahan drainase," ujarnya.

Di sektor pendidikan, Roni meminta program beasiswa dan seragam sekolah gratis tetap dipertahankan.

Ia juga mendorong perbaikan bertahap terhadap bangunan serta fasilitas sekolah yang sudah tidak layak digunakan.

Sementara di bidang kesehatan, ia menginginkan porsi anggaran Universal Health Coverage (UHC) diperbesar agar masyarakat semakin mudah memperoleh layanan kesehatan.

"Untuk bidang kesehatan, program UHC harus lebih banyak porsinya. Karena kesehatan ini juga amanat UU setelah pendidikan, yang wajib direalisasikan pemerintah daerah. Termasuk program lainnya, seperti bantuan UMKM, harus dilanjutkan juga," tuturnya.

Dukungan terhadap pemangkasan program yang tidak produktif tersebut muncul ketika penyusunan anggaran Pekanbaru 2027 masih berlangsung.

Dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Murni 2027, nilai anggaran yang diusulkan mencapai Rp3,044 triliun.

Namun, angka tersebut belum final. Banggar DPRD bersama TAPD masih akan melakukan pembahasan lanjutan sebelum penetapan anggaran, dengan target penyelesaian sebelum akhir November 2026.

Sebelumnya, Sekdako Pekanbaru, Zulhelmi Arifin telah memberi sinyal bahwa OPD tidak lagi leluasa mengusulkan kegiatan tanpa mempertimbangkan manfaatnya bagi masyarakat.

Program yang hanya bersifat penunjang dan tidak memberikan dampak langsung berpotensi dicoret dari APBD 2027.