JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) membuka peluang untuk mengubah bahkan menghentikan skema insentif operasional sebesar Rp6 juta per hari yang selama ini diberikan kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kebijakan tersebut tengah dikaji sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG. Evaluasi dilakukan setelah pemerintah menemukan adanya lonjakan jumlah dapur MBG yang berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran negara.

Kepala BGN, Nanik S Deyang, mengatakan pihaknya sedang menelaah efektivitas pemberian insentif operasional kepada dapur MBG agar program dapat berjalan lebih efisien dan tepat sasaran.

"Ya, insentif Rp6 juta (per hari tiap SPPG) akan kami evaluasi," ujar Nanik, Jumat (12/6).

Menurutnya, evaluasi tersebut hanya menyangkut dana operasional dapur dan tidak akan memengaruhi alokasi anggaran bahan baku makanan bagi penerima manfaat program MBG.

Nanik menegaskan bahwa biaya bahan baku sebesar Rp10.000 per porsi merupakan komponen anggaran yang berbeda dengan insentif operasional dapur.

"Rp10 ribu (per porsi) itu kan bahan baku, tidak ada kaitannya dengan Rp6 juta per hari. Kita evaluasi insentif Rp6 juta supaya efisien," katanya.

Dipicu Temuan Pembengkakan Jumlah Dapur

Rencana evaluasi muncul setelah pemerintah menemukan jumlah dapur MBG yang beroperasi melampaui target awal program.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengungkapkan bahwa program MBG semula dirancang memiliki sekitar 21.000 titik dapur. Namun dalam perkembangannya, jumlah tersebut meningkat menjadi 27.877 titik atau bertambah 6.877 dapur dari target awal.

Menurut Zulhas, peningkatan jumlah dapur tersebut berdampak langsung terhadap kebutuhan anggaran karena setiap dapur memperoleh insentif operasional Rp6 juta per hari.

"Nah, ada membengkak 6.877 titik. Kalau Rp6 juta satu hari, maka satu bulan ada pengeluaran lebih dari Rp1 triliun pemborosan," ujarnya.

Ia memperkirakan tambahan beban anggaran akibat pembengkakan jumlah dapur tersebut dapat mencapai lebih dari Rp12 triliun dalam setahun apabila tidak segera dilakukan penataan ulang.

Dapur MBG di Wilayah 3T Ikut Disorot

Pemerintah juga menemukan peningkatan jumlah dapur MBG di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Dari kebutuhan awal sekitar 2.000 titik, jumlah dapur MBG di wilayah 3T tercatat meningkat menjadi 8.617 titik.

Temuan tersebut menjadi salah satu dasar pemerintah untuk melakukan penataan ulang program MBG, termasuk mengevaluasi sejumlah komponen pembiayaan yang dinilai berpotensi menimbulkan inefisiensi.

Selain menjadi perhatian pemerintah, skema insentif operasional Rp6 juta per hari juga masuk dalam penyidikan dugaan korupsi tata kelola program MBG yang saat ini ditangani Kejaksaan Agung.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Syarief, sebelumnya menyebut dana insentif operasional SPPG diduga menjadi salah satu komponen yang dimanfaatkan oleh sejumlah mantan pejabat BGN yang kini telah berstatus tersangka.

"Kurang lebih yang Rp6 juta itu. Yang per hari kan," kata Syarief.

Meski demikian, Nanik mengaku tidak mengetahui secara rinci dugaan penyalahgunaan dana tersebut dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada Kejaksaan Agung.

"Wah, nggak tahu saya soal itu, tanya Kejagung dong, masa tanya sama saya," ujarnya.

Skema Availability-Based Akan Ditinjau Ulang

Sebagai informasi, pemberian insentif operasional Rp6 juta per hari diatur dalam Keputusan Kepala BGN Nomor 244 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah Program MBG Tahun Anggaran 2025.

Dana tersebut diberikan menggunakan skema availability-based atau berbasis ketersediaan layanan. Dengan mekanisme ini, insentif tidak dihitung berdasarkan jumlah porsi makanan yang disalurkan, melainkan diberikan untuk memastikan dapur tetap siap beroperasi dan melayani penerima manfaat.

Sebelumnya, mantan Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan bahwa skema tersebut dirancang sebagai kompensasi bagi mitra yang membangun dan mengelola dapur MBG menggunakan investasi sendiri tanpa dukungan dana pembangunan dari APBN.

Namun, seiring upaya pemerintah menekan potensi pemborosan anggaran, skema insentif tersebut kini menjadi salah satu aspek yang akan ditinjau ulang. Hasil evaluasi nantinya akan menentukan apakah besaran insentif tetap dipertahankan, disesuaikan, atau diganti dengan mekanisme baru yang dianggap lebih efisien dan akuntabel.