JAKARTA – Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan bahwa perlindungan lingkungan kini tidak lagi hanya dipandang sebagai kewajiban atau biaya tambahan bagi dunia usaha. Menurutnya, pelestarian ekosistem telah berkembang menjadi peluang bisnis yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan karbon dan bisnis biodiversitas.

"Paradigma membangun dengan merusak lingkungan pelan-pelan kita geser. Sekarang pertumbuhan ekonomi juga bisa dicapai melalui pelestarian lingkungan hidup. Salah satunya melalui bisnis karbon dan bisnis biodiversitas," ujar Jumhur dalam Biodiversity Business Forum, Kamis (23/7/2026).

Jumhur menjelaskan, perubahan paradigma tersebut membuka ruang investasi baru yang tidak hanya menjaga kelestarian alam, tetapi juga menghasilkan nilai ekonomi. Salah satu contohnya adalah restorasi hutan mangrove yang dinilai memiliki prospek besar melalui mekanisme perdagangan karbon.

Menurutnya, biaya penanaman dan pemeliharaan mangrove selama tiga tahun diperkirakan mencapai sekitar Rp 200 juta per hektare. Namun apabila proyek tersebut menghasilkan kredit karbon yang dapat diperdagangkan, nilai ekonominya berpotensi meningkat.

Selain memberikan keuntungan bagi pelaku usaha, proyek karbon juga dinilai mampu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja selama proses restorasi dan pemeliharaan kawasan.

Jumhur juga menjelaskan bahwa mekanisme perdagangan karbon memberikan insentif bagi pemegang izin kehutanan yang memilih mempertahankan tutupan hutan dibandingkan melakukan pembukaan lahan.

"Menjaga hutan tetap berdiri juga memiliki nilai ekonomi melalui mekanisme avoidance dalam perdagangan karbon," ujarnya.

Ia menambahkan, peluang serupa juga tersedia di sektor pengelolaan sampah. Penutupan tempat pembuangan akhir (open dumping) serta pemanfaatan gas metana dinilai dapat menghasilkan pengurangan emisi yang kemudian dikonversi menjadi kredit karbon.

Karena itu, Jumhur mendorong seluruh pelaku usaha mulai mempersiapkan diri menghadapi perkembangan ekonomi hijau dengan membangun kapasitas di bidang perubahan iklim, perdagangan karbon, dan kredit biodiversitas.

Menurutnya, perusahaan, baik berskala besar maupun kecil, perlu membentuk tim atau divisi khusus yang memahami mekanisme bisnis berbasis lingkungan agar mampu bersaing di tengah transisi menuju ekonomi rendah karbon.

"Saya ingin pelaku usaha Indonesia menjadi pemain utama dalam bisnis lingkungan ini. Potensinya besar dan kita jangan sampai tertinggal karena tidak memahami mekanismenya," kata Jumhur.