JAKARTA – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI mulai mempercepat proses pengisian jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia setelah menerima surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka.
Pemilihan sekaligus pelantikan wakil presiden pengganti dijadwalkan berlangsung pada 2 Desember 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Keputusan tersebut ditetapkan dalam rapat gabungan pimpinan MPR bersama pimpinan fraksi dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Jumat (13/11/2026).
Penetapan jadwal ini menjadi langkah awal untuk memastikan kekosongan jabatan orang nomor dua di pemerintahan tidak berlangsung terlalu lama.
MPR selanjutnya meminta Presiden Prabowo Subianto mengajukan dua nama kandidat yang akan dipilih melalui sidang paripurna.
Ketua MPR RI, Ahmad Muzani mengatakan, keputusan menggelar pemilihan pada awal Desember merupakan hasil kesepakatan dalam rapat gabungan.
“Rapat gabungan hari ini memutuskan empat hal penting. Pertama, pelaksanaan Rapat Paripurna MPR dengan agenda mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden, yakni pemilihan, pelantikan, dan pengesahan calon Wakil Presiden terpilih akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2026 di Gedung Senayan ini,” kata Muzani.
Sebelum pemungutan suara digelar, Presiden Prabowo Subianto harus menyampaikan dua nama calon wakil presiden kepada MPR.
Surat permintaan pengajuan kandidat tersebut diputuskan untuk dikirim pada Jumat (13/11/2026). Kedua nama yang diajukan nantinya menjadi pilihan anggota MPR dalam sidang paripurna.
Tahapan ini menjadi bagian penting karena proses pengisian jabatan tidak cukup hanya melalui penetapan jadwal.
Kandidat yang diusulkan juga harus memenuhi persyaratan konstitusional dan administratif sebelum mengikuti pemilihan.
Untuk memastikan persyaratan tersebut terpenuhi, MPR membentuk tim verifikasi beranggotakan 36 orang.
Tim yang dipimpin salah seorang pimpinan MPR itu bertugas memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen kedua kandidat.
Selain tim verifikasi, MPR membentuk tim ad hoc dengan jumlah anggota yang sama. Tim ini melibatkan perwakilan seluruh fraksi dan kelompok DPD serta dipimpin tiga Wakil Ketua MPR.
Tugasnya menyusun rancangan ketetapan MPR mengenai pengangkatan wakil presiden terpilih.
MPR menilai percepatan pengisian jabatan wakil presiden diperlukan untuk menjaga kesinambungan pemerintahan.
Meski tersedia waktu konstitusional untuk menyelesaikan proses tersebut, pimpinan lembaga negara memilih menyiapkan tahapan pemilihan lebih awal.
Besarnya perhatian publik terhadap pengunduran diri Gibran juga menjadi salah satu pertimbangan MPR dalam mempersiapkan agenda tersebut.
Muzani menyampaikan apresiasi terhadap berbagai pandangan dan perhatian masyarakat terkait proses pergantian wakil presiden.
“Kami merasa perhatian dan harapan masyarakat terhadap persoalan ini begitu besar. Karena itu, kami menyampaikan terima kasih atas support, pandangan, perhatian, dan pemikiran yang begitu besar disampaikan oleh seluruh masyarakat dari berbagai macam lapisan. Pimpinan MPR berharap hajat yang akan diselenggarakan nanti berjalan lancar,” pungkasnya.
