www.halloriau.com


BREAKING NEWS :
DPRD Riau Ketok APBD 2027 Rp10 Triliun, Infrastruktur Jadi Prioritas Pembangunan
Otonomi
Pekanbaru | Dumai | Inhu | Kuansing | Inhil | Kampar | Pelalawan | Rohul | Bengkalis | Siak | Rohil | Meranti
 


Kerugian Negara Rp190 Miliar, Kasus SPPD Fiktif DPRD Riau Kembali Bergulir
Senin, 05 Januari 2026 - 17:14:58 WIB
ilustrasi.
ilustrasi.

PEKANBARU - Penanganan kasus dugaan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif di Sekretariat DPRD Provinsi Riau memasuki fase krusial. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau dijadwalkan akan memaparkan perkembangan kasus tersebut melalui gelar perkara di Mabes Polri.

Langkah ini diambil guna memastikan akuntabilitas penanganan kasus korupsi yang ditaksir merugikan negara hingga Rp190 miliar tersebut. Namun, rencana ini mendapat tanggapan serius dari pihak mantan Sekretaris DPRD Riau, Muflihun.

Melalui kuasa hukumnya, Ahmad Yusuf, pihak Muflihun menyatakan tetap menghormati langkah institusi kepolisian untuk membawa perkara ini ke tingkat pusat. Meski demikian, ia menekankan pentingnya kepastian hukum dengan merujuk pada putusan praperadilan yang sebelumnya dimenangkan oleh kliennya.

"Kami menghormati proses gelar perkara yang dilakukan Polda Riau di Mabes Polri. Namun, kami mengingatkan bahwa telah ada putusan praperadilan yang secara tegas menyatakan tindakan penyitaan terhadap aset klien kami tidak sah secara hukum," ujar Ahmad Yusuf, Senin (5/1/2026).

Yusuf berharap, gelar perkara tersebut dilakukan secara objektif dan profesional tanpa mengabaikan fakta hukum yang telah diputuskan pengadilan. Ia menegaskan bahwa kemenangan di praperadilan seharusnya menjadi parameter penting dalam kelanjutan penyidikan.

"Kami berharap proses ini dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap," tambahnya.

Sebelumnya, pengadilan mengabulkan gugatan praperadilan Muflihun yang menyatakan bahwa penyitaan sejumlah aset milik kliennya oleh penyidik tidak sah. Hal itu memaksa Polda Riau mengembalikan aset-aset tersebut kepada Muflihun.

Kasus dugaan korupsi berjamaah ini berawal dari penyimpangan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau tahun 2020 dan 2021. Berdasarkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kerugian negara dalam skandal SPPD fiktif ini mencapai angka fantastis, yakni sekitar Rp190 miliar.

Sumber: Tribunnews


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)


BERITA LAINNYA    
Ketua Pansus Perlindungan Anak DPRD Riau, Ginda Burnama.DPRD Riau Ketok APBD 2027 Rp10 Triliun, Infrastruktur Jadi Prioritas Pembangunan
Plt Gubri, SF Hariyanto gencarkan tanam cabai (foto/int)Plt Gubri Dorong Penguatan Tanam Cabai di Pekarangan
Plt Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Riau Yan Dharmadi (foto/ist)Beasiswa Riau Cerdas Rp35,3 M Segera Cair, 2.314 Mahasiswa Jadi Penerima
Ilustrasi hujan lebat dan angin kencang mengancam Riau (foto/int)Hujan Lebat Disertai Petir dan Angin Kencang Mengintai Riau Hari Ini
Mitsubishi Fuso.Mitsubishi Fuso Perkenalkan Fitur Community MyFuso di JAMNAS XIII CMIC
  U Turn Depan RS Hermina Pekanbaru dipasang pembatas (foto/int)Cegah Kemacetan di Jalan Tuanku Tambusai, Dishub Pekanbaru Pisahkan Lajur U Turn
Polda Riau kerahkan 940 personel selama Operasi Zebra Lancang Kuning 2026 (foto/ist)14 Hari Operasi Zebra Lancang Kuning, Polda Riau Sasar 10 Pelanggaran Prioritas
Karateka YPOK Riau bikin bangga, pulang dari Jakarta dengan 8 medali (foto/int)YPOK Riau Borong 7 Emas dan 1 Perak di Kejurnas 2026
Wakil Walikota Pekanbaru, Markarius Anwar.Markarius Minta Camat dan Lurah Petakan Titik Rawan Banjir
Bupati Kampar cek drainase.Usai CFD, Bupati Kampar Tinjau Infrastruktur Drainase dan Jalan
Komentar Anda :

 
 
 
Potret Lensa
Pengumuman dan Penyerahan Penghargaan LKJ Raja Ali Kelana 2026
 
 
Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
     
Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
    © 2010-2026 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved