KUANSING - Pemkab Kuansing mulai merealisasikan bantuan keuangan untuk partai politik tahun anggaran 2026.

Di tengah penyaluran dana tersebut, pemerintah daerah juga mengungkapkan kewajiban tunda bayar yang masih tersisa sebesar Rp124 miliar, setelah sebelumnya mencapai sekitar Rp206 miliar.

Penurunan kewajiban tersebut disampaikan Plt Bupati Kuansing, Muklisin saat penandatanganan berita acara serah terima bantuan keuangan partai politik di Ruang Abdul Ja'far, Kantor Bupati Kuansing, Jumat (13/11/2026).

Muklisin mengatakan, realisasi bantuan keuangan parpol harus tetap mengikuti ketentuan karena bersumber dari anggaran negara.

Ia mengingatkan penerima agar menggunakan dana tersebut sesuai peruntukan dan mempertanggungjawabkannya berdasarkan regulasi.

"Karena mekanisme pembayarannya menggunakan anggaran negara, tentu seluruh ketentuan yang berlaku harus kita ikuti," ucap Mukhlisin.

"Begitu juga dalam pemanfaatan dana ini, harus tetap sesuai regulasi agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari," sambungnya.

Di sisi lain, Muklisin mengakui penyelesaian kewajiban tunda bayar masih menjadi pekerjaan pemerintah daerah. Dari sekitar Rp206 miliar, nilainya kini berkurang menjadi Rp124 miliar.

"Semoga ke depan persoalan ini dapat diselesaikan secara bertahap. Selagi kemampuan anggaran daerah mencukupi, kami juga akan berupaya memenuhi program-program yang diajukan oleh fraksi-fraksi di DPRD," ungkapnya.

Muklisin juga menegaskan partai politik memiliki posisi strategis dalam pembangunan daerah.

Menurutnya, sinergi pemerintah daerah dengan DPRD dan seluruh kekuatan politik diperlukan untuk mendorong kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.

Sementara itu, Kepala Badan Kesbangpol Kuansing, Muhjelan Arwan menjelaskan, bantuan keuangan parpol merupakan instrumen pemerintah untuk mendukung pendidikan politik masyarakat.

Ia menyebutkan, proses penyaluran dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri), dengan melibatkan sejumlah instansi terkait dalam tahapan verifikasi.

Muhjelan juga mengingatkan agar penggunaan dana mengacu pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta memenuhi ketentuan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan.

Tujuh partai politik tercatat sebagai penerima bantuan keuangan tahun anggaran 2026, yakni Partai Gerindra, PDIP, Partai Golkar, PKB, PKS, Partai NasDem, dan PAN.