PEKANBARU - Kecepatan informasi di era digital membuat masyarakat semakin mudah mengetahui sekaligus merespons berbagai peristiwa.

Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul tantangan serius berupa penyebaran informasi yang belum terverifikasi dan berpotensi menyesatkan publik.

Sekdaprov Riau, Syahrial Abdi mengingatkan masyarakat agar tidak terburu-buru mempercayai maupun menyebarkan informasi yang beredar di media digital.

Menurutnya, kemampuan melakukan verifikasi menjadi bagian penting dari budaya literasi digital yang harus terus dibangun.

Hal itu disampaikannya saat berada di Ruang Siniar Diskomimfotik Riau, Jumat (24/7/2026).

Ia menilai masyarakat saat ini semakin terbiasa menggunakan media digital untuk menyampaikan pendapat, memberikan respons, hingga mengkritisi pelayanan publik.

"Saya rasa masyarakat kita saat ini memang sudah terlatih menggunakan media digital. Mereka sangat cepat merespons berbagai peristiwa," kata Syahrial.

"Bahkan ketika pelayanan kita buruk, langsung ada rekamannya. Belum sempat ditanya atau dijawab pun, rekamannya sudah tersebar duluan," sambungnya.

Menurut Syahrial, perkembangan teknologi informasi turut mengubah pola hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

Setiap persoalan pelayanan publik kini dapat dengan cepat diketahui banyak orang karena masyarakat memiliki akses untuk merekam dan menyebarkan kejadian melalui platform digital.

Kondisi tersebut, kata dia, seharusnya tidak semata-mata dipandang sebagai ancaman bagi pemerintah.

Kritik dan keluhan yang muncul di ruang digital justru dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas pelayanan.

"Tentu ini menjadi tantangan bagi siapa pun, terutama bagi di instansi pelayanan publik. Ketika tahu ada kekurangan, kita tentu terdorong untuk segera memperbaiki layanan," ujarnya.

Dengan demikian, pemerintah dituntut semakin responsif terhadap masukan masyarakat.

Di sisi lain, masyarakat juga diharapkan menyampaikan kritik secara proporsional dan berdasarkan informasi yang lengkap.

Syahrial juga menyoroti kebiasaan sebagian masyarakat yang langsung memberikan penilaian terhadap suatu persoalan hanya berdasarkan informasi singkat atau potongan konten yang beredar di media sosial.

Menurutnya, kebiasaan tersebut dapat menimbulkan kesalahpahaman apabila informasi yang diterima belum diperiksa kebenarannya.

"Di sisi lain, kita berharap masyarakat tetap bisa berkomunikasi secara baik dan proporsional," tuturnya.

"Kadang-kadang ada kecenderungan untuk langsung menjudge sesuatu hanya berdasarkan informasi yang sangat minim tanpa melakukan cross check," tambahnya.

Ia menilai, proses pemeriksaan fakta menjadi semakin penting karena informasi yang beredar di ruang digital belum tentu menggambarkan kejadian secara utuh.

Potongan video, foto, maupun narasi yang dilepaskan dari konteks aslinya dapat memicu persepsi yang keliru.

Syahrial menjelaskan, rendahnya kebiasaan melakukan verifikasi informasi menjadi salah satu faktor yang membuat hoaks mudah menyebar.

Ketika masyarakat langsung mempercayai informasi tanpa melakukan pengecekan, dampaknya dapat meluas dan memunculkan respons negatif di tengah publik.

"Bahkan dari sumber berita hoaks kita tidak memilah mana yang benar dan salah, serta tidak bertabayun. Akhirnya, yang muncul hanya respons dan tanggapan negatif," jelasnya.

Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk lebih kritis ketika menerima informasi, khususnya informasi yang memiliki potensi memancing emosi atau kontroversi.

Masyarakat, kata dia, perlu membiasakan diri mencari pembanding dari sumber yang kredibel sebelum mengambil kesimpulan.

Langkah sederhana seperti mengecek sumber berita, melihat konteks informasi, serta membandingkannya dengan keterangan dari pihak terkait dinilai penting untuk mencegah penyebaran kabar palsu.

Syahrial menegaskan, setiap pengguna media digital memiliki tanggung jawab dalam menjaga kualitas informasi yang beredar.

Sebelum menekan tombol bagikan, masyarakat sebaiknya memastikan informasi tersebut benar dan memiliki sumber yang dapat dipercaya.

"Karena itu, hal penting yang perlu kita pelajari bersama sebagai masyarakat adalah berusaha menggali informasi terlebih dahulu saat melihat sesuatu. Jangan sampai begitu menerima berita hoaks, kita justru menjadi penyebar utamanya," tegasnya.

Pesan tersebut menjadi pengingat bahwa literasi digital bukan sekadar kemampuan menggunakan perangkat teknologi.

Lebih dari itu, literasi digital juga berkaitan dengan kecakapan memilah informasi, memahami konteks, melakukan verifikasi, serta berkomunikasi secara etis.

Di tengah derasnya arus informasi, masyarakat yang kritis dan pemerintah yang responsif menjadi dua elemen penting dalam menciptakan ruang digital yang sehat.

Kritik terhadap pelayanan publik tetap diperlukan sebagai bagian dari kontrol sosial, tetapi penyampaian informasi juga harus didasarkan pada fakta agar tidak berubah menjadi kesimpulan yang keliru.