PEKANBARU – Ikatan Keluarga Tionghoa Selatpanjang (IKTS) menyatakan komitmen penuh untuk mendukung perluasan basis pajak demi menjaga ketahanan fiskal di Provinsi Riau. Komitmen ini disampaikan langsung dalam Forum Silaturahmi dan Konsultasi Publik yang digelar oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Riau di Aula Hang Tuah Lantai 4 Kanwil DJP Riau, Senin (13/7/2026).Acara dialog perpajakan dalam rangka menyambut Hari Pajak Tahun 2026 ini mengusung tema "Perluasan Basis Pajak sebagai Strategi Ketahanan Fiskal di Tengah Dinamika Global" , yang mana di hadiri lebih dari 100 peserta. 

Dalam kegiatan strategis tersebut, IKTS diwakili oleh Ketua Harian Nata Hedy Nyo dan Bendahara I Duni Kartono."Sebagai Ketua Harian IKTS, saya sangat mengapresiasi undangan dari Kanwil DJP Riau. Acara ini menegaskan pentingnya perluasan basis pajak sebagai strategi ketahanan fiskal di tengah dinamika global. Melalui forum ini, IKTS siap berkomitmen untuk terus bersinergi, memperkuat kolaborasi, serta meningkatkan kesadaran perpajakan demi mendukung pertumbuhan ekonomi yang tangguh, khususnya di wilayah Provinsi Riau," ujar Nata Hedy Nyo.

Strategi Ketahanan Fiskal RiauKepala Kanwil DJP Riau, YFR Hermiyana, menjelaskan bahwa forum ini menjadi wadah menyerap aspirasi sekaligus mengevaluasi kebijakan agar perpajakan tampil lebih responsif, adil, dan berkelanjutan. Otoritas pajak berkomitmen memperluas basis pajak secara humanis dengan merangkul pelaku ekonomi informal dan ekosistem digital tanpa membebani Wajib Pajak yang sudah patuh.Pemerintah juga memastikan perlindungan bagi pelaku usaha kecil. UMKM dengan omset di bawah Rp500 juta setahun tetap dibebaskan dari pajak. Sementara itu, UMKM beromset hingga Rp4,8 miliar hanya dikenakan tarif PPh final sebesar 0,5%.Forum interaktif yang dipandu oleh moderator Saifuddin ini dihadiri oleh 56 peserta dari ekosistem Kemenkeu Satu Riau, Pemerintah Daerah, praktisi akuntan publik, media massa, serta akademisi. 

Tiga narasumber ahli turut membedah tantangan ekonomi Riau dari berbagai sudut pandang:
Dr. Dahlan Tampubolon, S.E., M.Si. (Akademisi Universitas Riau): Menyoroti struktur ekonomi Riau yang 74% didominasi sektor komoditas sawit dan tambang. Ia merekomendasikan Pemda meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara mandiri lewat ceruk potensial baru seperti properti komersial, digital advertising, perhotelan, perdagangan digital, dan alat perekam transaksi real-time.

Masuri, S.H. (Ketua Umum KADIN Riau): Mengusung inisiatif "Lima Modal Pembangunan" yang berfokus pada kemudahan administrasi pengusaha baru, akses pembiayaan UMKM, serta pelatihan pembukuan keuangan gratis demi persaingan usaha yang sehat.

Adnan Wimbyarto (Kepala Kanwil DJPb Riau): Memaparkan peran institusi sebagai Treasurer, Regional Chief Economist, dan Financial Advisor (TREFA). Ia mengingatkan fiskal Riau masih 76% bergantung pada Dana Transfer ke Daerah (TKD) nasional, sehingga diperlukan penguatan bridging data ekonomi lintas instansi untuk membangun daya pajak lokal (local taxing power) yang kokoh.

Melalui sinergi erat ini, Kanwil DJP Riau bersama seluruh stakeholder termasuk IKTS optimis bahwa transisi reformasi perpajakan di Bumi Lancang Kuning dapat berjalan inklusif, harmonis, serta mampu memberikan kepastian hukum yang mendukung iklim investasi daerah.(Rls)