PEKANBARU – Anggota Komisi VI DPR RI dari Partai Demokrat Daerah Pemilihan (Dapil) Riau I, Dr H Achmad MSi, mendorong penguatan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Provinsi Riau melalui pembinaan serta pendampingan berkelanjutan.

Menurutnya, pengembangan UMKM tidak hanya bertujuan meningkatkan skala usaha, tetapi juga menjadi strategi penting untuk memperluas pemerataan ekonomi, mengurangi pengangguran, dan menekan angka kemiskinan.

Hal tersebut disampaikan Achmad dalam pertemuan bersama jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) yang membidangi koperasi dan UMKM di Gedung Menara Lancang Kuning, Pekanbaru, Jumat (6/11/2026). Hadir langsung Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Riau, Taufik OH beserta perwakilan dari kabupaten/kota se-Riau. Serta pihak perbankan dari Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) seperti BRI dan Mandiri, serta dari BRK Syariah. 

Pertemuan tersebut merupakan bagian dari agenda kunjungan reses dan pengawasan anggota DPR RI. Kegiatan ini juga menjadi ruang untuk menyerap aspirasi, memperoleh informasi mengenai perkembangan pemberdayaan koperasi dan UMKM, serta membahas kebutuhan dukungan kebijakan terkait penyaluran kredit bagi pelaku usaha di Riau.

Achmad mengatakan, UMKM telah terbukti menjadi salah satu penopang perekonomian nasional, terutama ketika negara menghadapi situasi krisis dan guncangan ekonomi.

"Kita memberdayakan UMKM ini dan bagaimana kita menumbuhkembangkan koperasi. Karena itu dalam rangka melaksanakan keadilan dan pemerataan dalam pertumbuhan ekonomi kita. Pemberdayaan ekonomi ini sangat penting karena terbukti ketangguhan mereka di saat-saat negara kita kritis, di saat negara kita mengalami keguncangan, UMKM inilah yang menjadi tulang punggungnya," ujarnya.

Karena itu, ia menilai pembinaan terhadap pelaku UMKM harus dilakukan secara terus-menerus. Pemerintah perlu mendorong usaha mikro berkembang menjadi usaha kecil, kemudian naik menjadi usaha menengah hingga mampu bersaing dengan usaha berskala besar.

Menurutnya, pendampingan tidak cukup hanya berfokus pada satu aspek. Pelaku usaha juga membutuhkan dukungan akses pembiayaan, pemasaran, serta ketersediaan bahan baku untuk menunjang kegiatan produksi.

"Jadi mereka memang harus dibina, diedukasi secara berkelanjutan. Sehingga kita harapkan UMKM ini bukan hanya untuk pribadi dia, tapi UMKM ini juga mengurangi angka pengangguran dan mengurangi angka kemiskinan, karena mereka mempekerjakan orang di sektor informal. Oleh sebab itu perlu kita dukung sepenuhnya, perlu kita support, perlu kita bina berkelanjutan," katanya.

Achmad juga menyoroti sejumlah persoalan yang masih dihadapi pelaku UMKM. Di antaranya keterbatasan modal, kesulitan pemasaran, serta kualitas kemasan dan pemenuhan standar produk.

Menurutnya, kondisi tersebut membutuhkan keterlibatan aktif OPD terkait melalui program edukasi, pelatihan, dan pendampingan. Dengan demikian, pelaku usaha tidak hanya memperoleh bantuan sesaat, tetapi juga mendapatkan pembinaan hingga mampu menjalankan usahanya secara mandiri.

"Ini pentingnya kehadiran OPD yang membina UKM. Mereka mengadakan edukasi, pembinaan, pelatihan dan seterusnya. Sehingga kita harapkan dengan mereka dibimbing, dikawal terus, didampingi terus, mereka akan menjadi tangguh dan mandiri," jelasnya.

Ia menambahkan, penguatan UMKM tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah atau satu sektor tertentu. Diperlukan sinergi dan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, dunia usaha, hingga elemen masyarakat.

"Pembinaan UKM ini tidak hanya satu sektor saja, tidak satu komponen saja. Berbagai sektor, komponen, dan elemen masyarakat kita harus bersinergi dan berkolaborasi agar UKM ini menjadi unggul dan tangguh," tambahnya.

Selain persoalan pembinaan dan permodalan, Achmad juga menyinggung pentingnya optimalisasi program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) untuk mendukung pemberdayaan masyarakat.

Ia menjelaskan, pelaksanaan CSR setiap perusahaan memiliki kebijakan dan ketentuan masing-masing, termasuk mempertimbangkan skala perusahaan serta wilayah operasionalnya.

Menurutnya, perusahaan dapat menyalurkan program CSR dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan, hingga perdagangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

"CSR itu tergantung kepada besar kecilnya perusahaan atau badan usaha milik negara. Mereka punya aturan masing-masing. CSR biasanya diprioritaskan di mana mereka beroperasi, di mana mereka melakukan kegiatan aktivitas," ungkapnya.

Ia berharap keberadaan perusahaan, baik milik daerah maupun negara, dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya.

"CSR ini bisa segala bidang, bisa bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan, perdagangan. Sehingga kita harapkan dengan kehadiran perusahaan di situ, apakah perusahaan daerah maupun BUMN, itu mendatangkan dampak positif bagi kehidupan masyarakat kita, baik dari sisi ekonomi, lingkungan, fisik dan seterusnya. Itu harapan kita," tutupnya.