PEKANBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menghadapi sejumlah pekerjaan rumah dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027.

Mulai dari memperkuat pendapatan asli daerah (PAD), mengendalikan belanja, menyelesaikan potensi kewajiban tunda bayar, hingga memastikan anggaran pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Salah satu alokasi yang menjadi perhatian adalah belanja modal sebesar Rp835,170 miliar. Anggaran tersebut direncanakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, termasuk jalan, jaringan, irigasi, serta gedung dan bangunan.

Komitmen dan arah kebijakan tersebut disampaikan Pemprov Riau saat menjawab pandangan umum delapan fraksi DPRD Riau terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 2027 dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Riau, Kamis (12/11/2026).

Sekdaprov Riau, Syahrial Abdi menegaskan, berbagai masukan dan rekomendasi fraksi menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan rancangan anggaran daerah.

Namun, tantangan APBD Riau 2027 tidak berhenti pada penyusunan daftar program dan besaran alokasi belanja.

Pemerintah juga dituntut memastikan kemampuan keuangan daerah cukup untuk membiayai seluruh kegiatan tanpa menciptakan persoalan fiskal baru.

Salah satu persoalan yang mendapat perhatian adalah potensi kewajiban tunda bayar dari pelaksanaan APBD 2026.

Menanggapi pandangan Fraksi PKB, Syahrial menjelaskan, seluruh kewajiban pemerintah, termasuk potensi kewajiban yang muncul pada tahun anggaran berjalan, akan didata, ditelaah, dan diverifikasi sesuai ketentuan.

Penyelesaiannya akan mempertimbangkan regulasi serta kemampuan fiskal daerah. Pemerintah juga berupaya memperketat pengendalian anggaran agar setiap kegiatan yang disepakati memiliki dukungan ketersediaan dana.

Langkah ini menjadi penting agar pelaksanaan pembangunan tidak sekadar menghasilkan pekerjaan fisik, tetapi juga menjamin hak kontraktor, penyedia barang dan jasa, serta pihak lain yang memiliki hubungan keuangan dengan pemerintah daerah.

"Seluruh kewajiban pemerintah, termasuk potensi kewajiban yang timbul dalam pelaksanaan APBD 2026, akan didata, ditelaah, dan diverifikasi sesuai ketentuan yang berlaku," jelas Syahrial.

Selain persoalan kewajiban belanja, penguatan kemandirian fiskal menjadi agenda penting dalam penyusunan APBD 2027.

Pemprov Riau mengakui peningkatan PAD diperlukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat.

Karena itu, optimalisasi penerimaan daerah akan diarahkan pada sejumlah sektor yang dinilai memiliki potensi ekonomi.

Di antaranya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), dan Pajak Alat Berat (PAB).

Potensi penerimaan juga akan dipetakan melalui sektor perkebunan, pertambangan, dan industri.

Pemerintah berencana memperkuat digitalisasi pemungutan pajak, integrasi data, serta pengawasan untuk mencegah kebocoran pendapatan.

Optimalisasi aset daerah yang belum produktif dan peningkatan kontribusi dividen badan usaha milik daerah (BUMD) juga menjadi bagian dari strategi tersebut.

Menanggapi pandangan Fraksi PDI Perjuangan dan NasDem, Syahrial menyatakan target pendapatan harus disusun berdasarkan realisasi penerimaan, pemetaan potensi pajak, serta evaluasi objek dan wajib pajak.

Kinerja BUMD pun akan dievaluasi, mulai dari kesehatan perusahaan, efisiensi operasional, kontribusi terhadap PAD, hingga pemanfaatan aset.

Artinya, peningkatan PAD tidak cukup hanya mengandalkan penambahan target penerimaan. Pemerintah perlu memastikan potensi pajak benar-benar tergarap dan perusahaan milik daerah mampu memberikan kontribusi nyata terhadap keuangan daerah.

Di sektor pembangunan, Pemprov Riau merencanakan belanja modal sebesar Rp835,170 miliar dalam Ranperda APBD 2027.

Dari jumlah tersebut, anggaran untuk pembangunan jalan, jaringan, dan irigasi mencapai Rp257,527 miliar. Sementara alokasi untuk gedung dan bangunan sebesar Rp172,153 miliar.

Besarnya alokasi tersebut menunjukkan bahwa infrastruktur masih menjadi salah satu fokus belanja pemerintah daerah.

Namun, tantangan berikutnya adalah memastikan anggaran tersebut dapat direalisasikan tepat waktu dan menghasilkan pembangunan berkualitas.

Persiapan teknis yang terlambat, persoalan lahan, hingga kendala pengadaan berpotensi menghambat pelaksanaan proyek.

Untuk mengantisipasi persoalan tersebut, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta menyiapkan perencanaan teknis, kepastian dan kelayakan lahan, dokumen pendukung, serta jadwal pekerjaan dan pengadaan sejak awal tahun anggaran.

Pemprov Riau juga menyatakan akan mengarahkan belanja barang dan jasa untuk mendukung pelayanan publik dan kegiatan produktif yang mampu menggerakkan perekonomian.

Sementara kegiatan yang dinilai kurang produktif, termasuk perjalanan dinas dan kegiatan seremonial, akan terus dievaluasi.

Di tengah kebutuhan pembangunan, Pemprov Riau juga mengalokasikan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp50 miliar dalam rancangan APBD 2027.

Dana tersebut disiapkan untuk mengantisipasi kebutuhan mendesak, terutama penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), banjir, serta gangguan pelayanan publik.

Syahrial menyebut penggunaan anggaran tersebut akan mengedepankan prinsip cepat, tepat, dan akuntabel.

Ketersediaan BTT menjadi salah satu instrumen penting bagi Riau yang menghadapi potensi bencana lingkungan.

Meski demikian, efektivitasnya tetap bergantung pada kesiapan mekanisme pencairan, ketepatan penggunaan, dan pengawasan terhadap setiap pengeluaran.

Pemprov Riau juga menjanjikan penguatan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Program yang disiapkan meliputi pelatihan berkelanjutan, perluasan akses pasar, peningkatan kapasitas pelaku usaha, serta pemberian insentif fiskal.

Pemerintah turut mendorong industri besar membangun kemitraan dengan UMKM agar pelaku usaha lokal mendapatkan peluang lebih besar dalam rantai pasok industri.

Selain itu, pengembangan kewirausahaan pemuda, peningkatan kompetensi tenaga kerja, modernisasi pertanian dan perkebunan rakyat, serta penguatan pendidikan vokasi juga menjadi bagian dari strategi pembangunan ekonomi.

"Melalui berbagai langkah tersebut, pemerintah ingin memastikan seluruh pemangku kepentingan, termasuk generasi muda, dapat memperoleh manfaat pembangunan secara lebih merata," ungkap Syahrial.

Sementara itu, pembenahan BUMD akan dilakukan melalui penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG), penyusunan rancangan besar bisnis, dan restrukturisasi perusahaan.

Evaluasi mencakup sistem pengendalian internal berbasis risiko, portofolio usaha, profesionalisme pengurus, serta audit independen terhadap kinerja keuangan dan operasional.

Hasil evaluasi tersebut dapat menjadi dasar bagi pemerintah untuk melakukan efisiensi, restrukturisasi, konsolidasi, pembentukan holding, hingga divestasi atau likuidasi terhadap unit usaha yang tidak lagi prospektif.

Menjawab pandangan Fraksi Golkar, PKS, PAN Plus, Gerindra, dan Demokrat, Pemprov Riau menegaskan bahwa arah kebijakan APBD 2027 tetap mengacu pada RPJMD Provinsi Riau 2025–2029.

Prioritas pembangunan mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi inklusif, pembangunan infrastruktur, transformasi ekonomi hijau, pelestarian lingkungan, dan perbaikan tata kelola pemerintahan.

Pemerintah juga menekankan bahwa keberhasilan APBD tidak semata-mata diukur dari besarnya penyerapan anggaran.

Indikator yang lebih penting adalah dampak pembangunan terhadap penurunan kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan, sekaligus peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta kesejahteraan masyarakat.

"Pemerintah daerah sepakat bahwa APBD 2027 harus dialokasikan secara realistis untuk menggerakkan perekonomian masyarakat serta menjaga kepercayaan publik," tambah Syahrial.

Terkait penyesuaian APBD Perubahan 2026, pemerintah juga menyatakan efisiensi anggaran harus tetap memperhatikan kemampuan belanja produktif dan pemberdayaan UMKM agar roda ekonomi masyarakat tidak kehilangan dukungan.

Syahrial menegaskan, seluruh masukan delapan fraksi DPRD Riau akan menjadi bahan dalam pembahasan lanjutan Ranperda APBD 2027.

Ia berharap proses pembahasan bersama legislatif dapat berjalan terbuka, partisipatif, transparan, dan tepat waktu.

"Kami sangat berharap proses pembahasan pada tahap selanjutnya dapat berjalan dengan lancar dalam semangat kemitraan, kolaborasi, dan sinergi yang harmonis antara Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi Riau," tutupnya.