PEKANBARU - Keberadaan warung remang-remang di kawasan Air Hitam, Kota Pekanbaru, kembali menjadi sorotan. Setelah sempat ditertibkan aparat gabungan, sejumlah warung tenda biru dilaporkan kembali beroperasi dan memicu keresahan masyarakat.
Warga mengeluhkan aktivitas warung yang buka hingga larut malam bahkan dini hari.
Selain itu, muncul dugaan adanya penjualan minuman beralkohol serta penggunaan musik dengan volume tinggi yang mengganggu lingkungan sekitar.
Fenomena tersebut menjadi perhatian Pemko Pekanbaru. Aparat gabungan bersama Tim Yustisi kini kembali menyiapkan langkah penertiban terhadap warung-warung yang dinilai melanggar ketertiban umum.
Sebelumnya, pada Juni 2025, Tim Yustisi telah melakukan operasi penertiban terhadap sejumlah warung remang-remang yang berdiri di sepanjang Jalan SM Amin hingga kawasan Jalan Air Hitam. Namun, setelah beberapa waktu, sejumlah warung serupa kembali bermunculan.
Walikota Pekanbaru, Agung Nugroho membenarkan adanya laporan terkait kemunculan kembali warung remang-remang tersebut.
Ia memastikan Satpol PP Kota Pekanbaru akan segera mengambil tindakan.
"Kami sudah menerima laporan tersebut, ada yang baru lagi muncul, itu sudah jadi perhatian untuk ditertibkan," tegas Agung Nugroho, Sabtu (18/7/2026).
Menurut Agung, pemerintah daerah tidak akan membiarkan keberadaan tempat usaha yang diduga berpotensi mengganggu ketertiban masyarakat maupun disalahgunakan untuk aktivitas yang melanggar norma dan aturan.
Ia juga menegaskan komitmen Pemko Pekanbaru untuk menindak lokasi yang diduga menjadi tempat praktik prostitusi.
"Kami tegaskan tidak ada tempat untuk tempat perzinahan di Kota Pekanbaru, ini komitmen kami," ujarnya.
Selain menyoroti dugaan praktik prostitusi, Agung turut menyampaikan sikap pemerintah daerah terhadap keberadaan komunitas LGBT di Kota Pekanbaru.
Ia menyatakan pemerintah tidak memberikan toleransi terhadap aktivitas tersebut dan mengaitkannya dengan potensi risiko penularan HIV.
Pemko Pekanbaru melalui Satpol PP bersama Tim Yustisi dijadwalkan kembali melakukan pengawasan dan penertiban terhadap warung-warung yang dianggap melanggar ketentuan serta menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
