PEKANBARU – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru mengimbau masyarakat yang masih memiliki tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) agar segera melunasi kewajibannya. Warga diminta tidak menunggu hingga terjaring razia gabungan yang digelar di jalan raya.

Kepala Bapenda Kota Pekanbaru, Tengku Denny Muharpan, mengatakan petugas masih menemukan pengendara yang belum membayar PKB saat pelaksanaan razia gabungan bersama sejumlah instansi.

"Kami melakukan razia bersama instansi gabungan, sekaligus mengajak masyarakat untuk membayarkan pajak kendaraan bermotor," kata Denny, Jumat (17/7/2026).

Menurutnya, razia tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor.

Selain sebagai bentuk kepatuhan wajib pajak, penerimaan PKB juga menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang mendukung pelaksanaan pembangunan.

Denny menjelaskan, razia dilakukan secara rutin bersama Dinas Perhubungan, Satuan Lalu Lintas (Satlantas), dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau.

"Upaya yang dilakukan salah satunya dengan rutin menggelar razia bersama instansi terkait seperti Dinas Perhubungan, Satlantas, dan Bapenda Provinsi Riau," ujarnya.

Bapenda Pekanbaru berharap masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan untuk segera melunasi tunggakan pajak sebelum dilakukan penertiban lebih lanjut.

Sebelumnya, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menyatakan Pemerintah Kota Pekanbaru terus berupaya mengoptimalkan penerimaan daerah dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah melibatkan kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) untuk melakukan pendataan sekaligus sosialisasi kepada masyarakat yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan.

"Kami memberdayakan kader PKK untuk turun door to door ke rumah warga. Mereka melakukan sosialisasi sekaligus mendata kendaraan yang menunggak pajak," kata Agung.

Melalui berbagai langkah tersebut, Pemerintah Kota Pekanbaru berharap kesadaran masyarakat dalam membayar PKB terus meningkat sehingga penerimaan daerah dapat dioptimalkan untuk mendukung pembangunan kota.