PEKANBARU – Pemprov Riau memperkuat pengawasan dan percepatan pelaksanaan berbagai Program Strategis Nasional (PSN) yang menjadi prioritas pemerintah pusat.

Langkah ini dilakukan menjelang kunjungan Menteri Dalam Negeri ke Provinsi Riau dalam waktu dekat.

Beberapa program yang menjadi perhatian utama antara lain Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Sekolah Rakyat, dan Kampung Nelayan.

Ketiganya dinilai memiliki peran penting dalam mendukung pemerataan ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Dalam rapat ekspose yang digelar di Kantor Gubernur Riau, Selasa (9/6/2026), seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait diminta memastikan kesiapan data serta perkembangan program di lapangan agar dapat dipresentasikan secara akurat kepada pemerintah pusat.

Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto menegaskan, keberhasilan pelaksanaan program nasional tidak hanya diukur dari kelengkapan administrasi, tetapi juga dari pemahaman terhadap kondisi riil di lapangan.

"Dalam waktu dekat ini Menteri Dalam Negeri akan melakukan kunjungan ke Provinsi Riau. Saya ingin kita harus menyiapkan laporan terkait perkembangan program strategis nasional seperti Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, dan Kampung Nelayan di daerah," ujar SF Hariyanto.

Menurutnya, laporan yang disampaikan harus berbasis data valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Transparansi menjadi hal penting agar pemerintah pusat memperoleh gambaran yang sesuai mengenai perkembangan program di daerah.

"Karena kita gak mau ketika ditanya terkait Koperasi Desa Merah Putih jika datanya gak lengkap tentu yang malu juga Pemprov Riau. Artinya kalau data kita lengkap, Pemprov Riau telah melakukan pengawasan perkembangan program tersebut di daerah. Jangan ada yang direkayasa, sampaikan saja apa adanya," tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Sosial Riau, Zulfadli memaparkan perkembangan program Sekolah Rakyat yang menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah dalam meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.

Ia menjelaskan bahwa program tersebut terdiri dari dua model pengembangan, yakni sekolah rintisan dan sekolah permanen, yang disesuaikan dengan kesiapan daerah serta kebutuhan masyarakat setempat.

"Ya, kami telah melakukan ekspose tentang kesiapan Sekolah Rakyat di Provinsi Riau. Jadi, Sekolah Rakyat itu ada dua jenis, yaitu rintisan dan permanen," jelas Zulfadli.

Saat ini, Riau telah memiliki tiga Sekolah Rakyat rintisan yang tersebar di beberapa daerah. Dua unit berada di Kota Pekanbaru, sementara satu lainnya beroperasi di Kabupaten Rokan Hilir.

"Jadi di Riau itu sekolah rintisan ada tiga. Dua di Kota Pekanbaru dan Kabupaten Rohil ada satu Sekolah Rakyat," katanya.

Selain sekolah rintisan, pembangunan fasilitas pendidikan permanen juga terus berjalan. Salah satu proyek yang menjadi perhatian adalah pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing).

Menurut Zulfadli, progres pembangunan sekolah tersebut telah mencapai sekitar 65 persen dan ditargetkan dapat digunakan pada tahun ajaran baru mendatang.

"Untuk sekarang sedang berjalan pembangunan Sekolah Rakyat di Kuansing. Progresnya sudah 65 persen. Insyaallah untuk tahun ajaran baru nanti sudah bisa beroperasi," ujarnya.

Tak hanya itu, Kementerian Sosial juga telah menetapkan tambahan prioritas pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Rokan Hulu.

Pemprov Riau optimistis seluruh Program Strategis Nasional dapat berjalan sesuai target.

Dukungan pemerintah daerah, terutama dalam penyediaan lahan dan koordinasi pelaksanaan, dinilai menjadi faktor penting dalam menyukseskan agenda pembangunan nasional.

Zulfadli menegaskan, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah harus terus diperkuat agar manfaat program dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Harapan kami tentu semua program strategis nasional bisa berjalan lancar di Provinsi Riau. Karena ini tujuan mulia dari Bapak Presiden Prabowo, sehingga pemerintah daerah mensupport lahannya dan pemerintah pusat yang menyiapkan kebutuhannya," pungkasnya.