PEKANBARU – Pemprov Riau bergerak mencari solusi atas kerusakan parah yang terjadi di ruas Jalan Mahato (Batas Kabupaten Rokan Hilir)–Simpang Manggala. Di tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah, Pemprov Riau mengajak perusahaan-perusahaan yang beroperasi di sepanjang jalur tersebut untuk berkolaborasi mempercepat perbaikan jalan.

Langkah itu dibahas dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Perbaikan Kerusakan Jalan Provinsi yang dipimpin langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, di Kantor Gubernur Riau, Selasa (21/7).

SF Hariyanto menegaskan kondisi ruas Jalan Mahato–Simpang Manggala membutuhkan penanganan segera karena banyak titik jalan berlubang yang mengganggu mobilitas masyarakat maupun aktivitas perusahaan.

"Kita mengundang rekan-rekan perusahaan yang ada di sekitar ruas jalan Dalu-Dalu hingga Simpang Manggala untuk berkolaborasi. Kita berharap kondisi ruas ini harus baik karena masih banyak jalan berlubang, sementara kondisi fiskal pemerintah daerah saat ini cukup berat untuk memperbaiki jalan ini hingga benar-benar mantap," ujar SF Hariyanto.

Ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi Riau telah mengalokasikan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit untuk memperbaiki sekitar 8,7 kilometer ruas jalan tersebut. Namun, masih terdapat sekitar 27 kilometer jalan yang membutuhkan penanganan sehingga dukungan dari perusahaan dinilai sangat diperlukan.

"Kita berharap ada koordinasi dan kolaborasi dengan perusahaan. Jangan hanya mengharapkan pemerintah, karena kondisi ini membutuhkan kerja sama dan kontribusi semua pihak," katanya.

SF Hariyanto juga menegaskan bahwa pemerintah tidak menerima dana dari perusahaan dalam proses perbaikan jalan. Peran pemerintah, kata dia, adalah melakukan pengawasan serta memastikan pekerjaan yang dilakukan sesuai spesifikasi teknis.

Selain membahas percepatan perbaikan infrastruktur, ia turut mengimbau perusahaan agar menggunakan kendaraan operasional berpelat nomor BM. Menurutnya, langkah tersebut akan meningkatkan penerimaan pajak kendaraan yang nantinya kembali dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur daerah, termasuk perbaikan jalan.

"Kami menghimbau agar para pengusaha menggunakan pelat BM sebagai bentuk kerja sama dalam perbaikan jalan. Setoran pajaknya akan kembali untuk memperbaiki jalan," ungkapnya.

Ia menilai kolaborasi pemerintah dan dunia usaha menjadi solusi paling realistis dalam menghadapi keterbatasan anggaran. Menurutnya, apabila kondisi jalan terus memburuk hingga terputus, dampaknya akan dirasakan oleh seluruh pihak, baik masyarakat maupun perusahaan.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas PUPR Provinsi Riau, Zulfahmi, mengatakan ruas Jalan Mahato (Batas Kabupaten Rokan Hilir)–Simpang Manggala memiliki panjang mencapai 80,65 kilometer. Kerusakan jalan yang terjadi saat ini tidak hanya menghambat mobilitas masyarakat, tetapi juga mengganggu aktivitas logistik perusahaan.

"Pada musim hujan banyak kendaraan perusahaan yang terperosok maupun terpuruk karena kondisi jalan. Kendaraan sering tersangkut sehingga mobilitas terganggu dan masyarakat pun menyampaikan banyak keluhan akibat kemacetan yang terjadi," jelas Zulfahmi dikutip dari MCRiau.

Berdasarkan data Dinas PUPR Provinsi Riau, sepanjang 8.450 meter ruas jalan tersebut mengalami kerusakan berat dengan tingkat kerusakan di atas 30 persen. Sementara itu, kerusakan sedang dengan tingkat kerusakan antara 10 hingga 30 persen mencapai 27.250 meter. Kondisi tersebut menjadi alasan utama Pemprov Riau mendorong sinergi bersama perusahaan agar perbaikan jalan dapat segera terealisasi dan aktivitas masyarakat maupun dunia usaha kembali berjalan lancar.