PEKANBARU – Pemprov Riau mendorong pengembangan hilirisasi kelapa untuk meningkatkan nilai tambah komoditas perkebunan sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat pesisir.
Langkah tersebut dinilai penting mengingat Riau merupakan salah satu sentra utama produksi kelapa di Indonesia. Kontribusi produksi kelapa Riau bahkan mencapai 14,45 persen dari total produksi nasional.
Hal itu disampaikan Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau, Helmi D, dalam kegiatan The 3rd Bedelau yang diselenggarakan Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Riau di Kantor Perwakilan BI Riau, Rabu (4/11/2026).
Kegiatan tersebut mengangkat tema “Potensi Hilirisasi Kelapa bagi Perekonomian Riau Makin Beragam”.
Berdasarkan data yang dipaparkan dalam kegiatan tersebut, luas areal perkebunan kelapa di Riau mencapai 440,08 ribu hektare dengan total produksi sebesar 411,28 ribu ton.
Besarnya potensi tersebut dinilai harus diikuti dengan pengembangan industri pengolahan agar kelapa tidak hanya dijual dalam bentuk bahan mentah, tetapi juga menghasilkan berbagai produk bernilai ekonomi lebih tinggi.
“Artinya, ketika kita berbicara tentang hilirisasi kelapa, kita juga sedang berbicara tentang ekonomi masyarakat pesisir yang selama ini bekerja dan menggantungkan penghidupannya pada komoditas kelapa,” ujar Helmi.
Ia menjelaskan, Riau sebenarnya telah memiliki basis industri pengolahan kelapa yang menghasilkan berbagai produk, mulai dari minyak kelapa, santan, hingga beragam produk turunan lainnya.
Namun, keberadaan industri tersebut masih perlu diperkuat agar potensi ekonomi kelapa dapat memberikan manfaat lebih besar, terutama bagi petani sebagai pihak yang berada di hulu rantai produksi.
Menurut Helmi, pengembangan sektor kelapa tidak cukup hanya berorientasi pada peningkatan produksi. Pemerintah juga perlu memastikan adanya nilai tambah yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Di sisi perkebunan, salah satu persoalan yang dihadapi adalah banyaknya tanaman kelapa yang sudah berusia tua dan mengalami kerusakan. Kondisi tersebut berdampak terhadap produktivitas perkebunan.
Sementara dari sisi hilir, petani dan pelaku usaha masih menghadapi sejumlah kendala, seperti fluktuasi harga, keterbatasan akses pasar, serta persoalan pembiayaan.
“Kita harus memastikan kebun tetap produktif, tata air berjalan dengan baik, petani terlindungi, dan pasar yang jelas,” tegas Helmi dikutip dari MCRiau.
Ia menilai, penyelesaian berbagai persoalan tersebut membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, perbankan, pelaku industri, hingga petani kelapa.
Helmi berharap kajian yang dibahas dalam kegiatan The 3rd Bedelau dapat menjadi pijakan dalam merumuskan langkah strategis untuk mempercepat pengembangan hilirisasi kelapa di Riau.
Pemprov Riau juga berharap hasil kajian dan diseminasi tersebut tidak berhenti pada pembahasan, tetapi dapat diwujudkan melalui program nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dengan pengembangan industri hilir, potensi kelapa Riau diharapkan mampu menciptakan nilai ekonomi lebih besar, memperluas peluang usaha, serta meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat pesisir.
