www.halloriau.com


BREAKING NEWS :
DPRD Riau Ketok APBD 2027 Rp10 Triliun, Infrastruktur Jadi Prioritas Pembangunan
Otonomi
Pekanbaru | Dumai | Inhu | Kuansing | Inhil | Kampar | Pelalawan | Rohul | Bengkalis | Siak | Rohil | Meranti
 


Aliansi PPPK Riau Audiensi dengan Pimpinan DPRD, Perjuangkan Kesetaraan dan Kepastian Kontrak 2027
Senin, 02 November 2026 - 13:24:42 WIB
Audiensi pengurus aliansi PPPK diterima Wakil Ketua DPRD Riau Ahmad Tarmidzi, didampingi anggota, Abdullah di ruang Wakil Ketua DPRD Riau (foto/tribunpku)
Audiensi pengurus aliansi PPPK diterima Wakil Ketua DPRD Riau Ahmad Tarmidzi, didampingi anggota, Abdullah di ruang Wakil Ketua DPRD Riau (foto/tribunpku)

PEKANBARU – Kesenjangan TPP antara PPPK dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menjadi sorotan. Merasa belum mendapatkan hak yang setara, para pegawai PPPK kini menyuarakan tuntutan agar pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap kesejahteraan mereka.

Pasalnya, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang diterima Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pemprov Riau saat ini hanya sebesar Rp500 ribu per bulan. Besaran tersebut berlaku sama bagi seluruh PPPK, baik yang bertugas di organisasi perangkat daerah (OPD) teknis maupun tenaga pendidik atau guru.

Kondisi ini dinilai tidak sebanding dengan TPP yang diterima PNS di lingkungan Pemprov Riau, yang disebut mencapai jutaan hingga puluhan juta rupiah setiap bulannya.

Persoalan tersebut akhirnya dibawa ke meja DPRD Riau. Aliansi Merah Putih PPPK Provinsi Riau mendatangi pimpinan DPRD Riau untuk menyampaikan aspirasi sekaligus memperjuangkan kesetaraan hak dan kesejahteraan pegawai PPPK, Senin (2/11/2026).

Rombongan belasan pengurus aliansi diterima Wakil Ketua DPRD Riau Ahmad Tarmidzi, didampingi anggota DPRD Riau Abdullah, di ruang Wakil Ketua DPRD Riau.

Dalam audiensi tersebut, Ketua Aliansi Merah Putih PPPK Provinsi Riau, Eko Wibowo, mengungkapkan ada tiga tuntutan utama yang mereka harapkan dapat diperjuangkan oleh DPRD dan pemerintah daerah.

Tuntutan pertama adalah meminta pemerintah meninjau kembali besaran TPP agar PPPK mendapatkan perlakuan yang lebih adil dan setara dengan PNS.

Eko menilai pemberian TPP sebesar Rp500 ribu per bulan perlu menjadi perhatian serius. Sebab, seluruh PPPK mendapatkan nominal yang sama tanpa melihat tempat maupun bidang tugas masing-masing.

"Kami meminta peninjauan dan kesetaraan TPP. Ini harus menjadi perhatian karena TPP kami hanya dipatok Rp500 ribu semuanya, baik di OPD teknis maupun guru. Sama-sama Rp500 ribu per bulan,"ujar Eko Wibowo Senin (2/11/2026).

Tuntutan kedua menyangkut kepastian nasib PPPK paruh waktu. Aliansi berharap pemerintah memberikan kejelasan mengenai keberlanjutan status mereka, termasuk jaminan pekerjaan agar tidak terus dihantui ketidakpastian.

Sementara tuntutan ketiga berkaitan dengan jaminan sosial dan perlindungan bagi seluruh PPPK di lingkungan Pemprov Riau.

Menurut Eko, ketiga persoalan tersebut merupakan hal mendasar yang perlu mendapat perhatian pemerintah. Ia berharap aspirasi yang disampaikan tidak berhenti sebatas audiensi, tetapi benar-benar ditindaklanjuti melalui kebijakan konkret.

"Kami berharap tiga tuntutan tersebut dapat ditindaklanjuti pemerintah daerah sehingga tercipta perhatian dan keadilan bagi pegawai PPPK,"ujar Eko.

Menanggapi aspirasi tersebut, Wakil Ketua DPRD Riau Ahmad Tarmidzi menyatakan pihaknya akan meneruskan tuntutan Aliansi Merah Putih PPPK kepada pemerintah daerah untuk dibahas dan ditindaklanjuti.

Salah satu opsi yang menurutnya dapat dipertimbangkan adalah mengalihkan pembiayaan gaji PPPK kepada pemerintah pusat.

"Langkah tersebut dinilai dapat membantu mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau yang saat ini menghadapi keterbatasan anggaran,"jelas Ahmad Tarmidzi.

Usulan tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi tekanan terhadap keuangan daerah, sekaligus membuka ruang bagi pemerintah daerah dalam memperhatikan kesejahteraan para pegawai PPPK.

Kini, para PPPK berharap tuntutan mereka mendapat respons nyata dari pemerintah. Bagi mereka, persoalan ini bukan sekadar angka TPP, melainkan menyangkut keadilan, kepastian masa depan, serta penghargaan terhadap pengabdian dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan publik.

Sumber: tribunpekanbaru


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)


BERITA LAINNYA    
Ketua Pansus Perlindungan Anak DPRD Riau, Ginda Burnama.DPRD Riau Ketok APBD 2027 Rp10 Triliun, Infrastruktur Jadi Prioritas Pembangunan
Plt Gubri, SF Hariyanto gencarkan tanam cabai (foto/int)Plt Gubri Dorong Penguatan Tanam Cabai di Pekarangan
Plt Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Riau Yan Dharmadi (foto/ist)Beasiswa Riau Cerdas Rp35,3 M Segera Cair, 2.314 Mahasiswa Jadi Penerima
Ilustrasi hujan lebat dan angin kencang mengancam Riau (foto/int)Hujan Lebat Disertai Petir dan Angin Kencang Mengintai Riau Hari Ini
Mitsubishi Fuso.Mitsubishi Fuso Perkenalkan Fitur Community MyFuso di JAMNAS XIII CMIC
  U Turn Depan RS Hermina Pekanbaru dipasang pembatas (foto/int)Cegah Kemacetan di Jalan Tuanku Tambusai, Dishub Pekanbaru Pisahkan Lajur U Turn
Polda Riau kerahkan 940 personel selama Operasi Zebra Lancang Kuning 2026 (foto/ist)14 Hari Operasi Zebra Lancang Kuning, Polda Riau Sasar 10 Pelanggaran Prioritas
Karateka YPOK Riau bikin bangga, pulang dari Jakarta dengan 8 medali (foto/int)YPOK Riau Borong 7 Emas dan 1 Perak di Kejurnas 2026
Wakil Walikota Pekanbaru, Markarius Anwar.Markarius Minta Camat dan Lurah Petakan Titik Rawan Banjir
Bupati Kampar cek drainase.Usai CFD, Bupati Kampar Tinjau Infrastruktur Drainase dan Jalan
Komentar Anda :

 
 
 
Potret Lensa
Pengumuman dan Penyerahan Penghargaan LKJ Raja Ali Kelana 2026
 
 
Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
     
Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
    © 2010-2026 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved