BAGANSIAPIAPI - Wakil Bupati Rokan Hilir (Rohil), Jhony Charles menegaskan pentingnya reformasi menyeluruh dalam birokrasi demi mengembalikan kepercayaan publik terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN).

Menurutnya, budaya kerja yang stagnan dan terlalu nyaman dalam sistem birokrasi lama harus segera ditinggalkan.

“Sudah terlalu lama ASN terjebak dalam kenyamanan semu yang dibentuk oleh budaya birokrasi lama. Ini harus direformasi secara menyeluruh agar produktivitas aparatur negara dapat ditingkatkan,” tegas Jhony Charles.

Pernyataan ini muncul di tengah sorotan publik terhadap keterlambatan pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tahun 2025.

Media sosial dalam beberapa hari terakhir diramaikan oleh keluhan ASN terkait keterlambatan tersebut, termasuk gaji dan uang perjalanan dinas (UP).

Wabup Jhony meminta agar Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) segera memberikan klarifikasi terbuka kepada publik untuk meredam keresahan.

“Saya minta Kepala BPKAD segera memberikan penjelasan secara terbuka terkait keterlambatan pencairan TPP, UP, serta gaji ASN. Keterlambatan ini bukan hanya berdampak pada aspek kesejahteraan, tetapi juga berpotensi menurunkan semangat kerja aparatur,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan agar tidak ada praktik transaksional dalam pengisian jabatan, dan semua proses birokrasi dilakukan secara bersih dan transparan.

Menjawab keresahan para ASN, Jhony Charles mengajak seluruh pegawai untuk menyampaikan kritik, saran, maupun pertanyaan melalui jalur formal yang konstruktif, serta melalui ruang dialog langsung dengan siapa pun yang ingin berdiskusi.

“Saya persilakan siapa pun untuk menyampaikan langsung kepada saya. Ruangan kerja saya selalu terbuka. Bahkan, saya sering menjadi yang terakhir meninggalkan kantor, kecuali sedang menjalankan tugas di lapangan,” ungkapnya.

Wabup juga menegaskan, dirinya menolak segala bentuk pencitraan semu dalam aktivitas pemerintahan. Ia ingin para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) fokus pada tugas pokok dan fungsi masing-masing, tanpa formalitas berlebihan.

“Saya tidak butuh pencitraan. Yang saya butuhkan adalah pejabat yang memahami dengan benar peran dan tanggung jawabnya,” tegasnya.

Jhony Charles menilai bahwa ASN harus menjadi motor penggerak inovasi dalam pemerintahan, terutama di sektor pelayanan publik.

Menurutnya, etos kerja tinggi merupakan fondasi utama untuk membangun sistem pemerintahan yang responsif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Saat ini kita masih berada pada tahap penataan internal—membenahi ‘dapur’ organisasi. Apabila pondasi ini telah kuat, maka langkah selanjutnya adalah memikirkan secara sistematis bagaimana membangun struktur pemerintahan yang lebih responsif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.

Penulis: Afrizal
Editor: Barkah