BAGANSIAPIAPI – Upaya menekan angka stunting dan kematian ibu serta bayi di Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) memasuki tahap penguatan kolaborasi lintas sektor.

Dinas Kesehatan (Diskes) Rohil menggelar rapat koordinasi implementasi jejaring 2026 dengan melibatkan camat, kepala puskesmas, serta jajaran Kementerian Agama (Kemenag), Kamis (30/7/2026).

Pertemuan yang berlangsung di salah satu hotel di Bagansiapiapi itu tidak hanya membahas program kesehatan, tetapi juga menyoroti pentingnya kualitas data sebagai dasar pemerintah dalam menentukan arah kebijakan penanganan stunting.

Kadiskes Rohil, Afridah mengatakan, akurasi data menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan program penurunan stunting berjalan tepat sasaran.

Karena itu, keterlibatan seluruh jajaran hingga tingkat kecamatan dan desa dinilai sangat diperlukan.

“Koordinasi ini penting agar seluruh lini, mulai dari kecamatan hingga desa, dapat berperan aktif dalam pengukuran dan penginputan data stunting,” ujar Afridah.

Menurutnya, data yang valid dan akurat dibutuhkan agar kondisi stunting di daerah dapat tergambarkan secara objektif sekaligus menjadi bagian dari evaluasi pemerintah pusat, khususnya Kementerian Kesehatan.

Dalam penanganan stunting, Diskes menegaskan bahwa tanggung jawab tidak hanya berada di satu institusi.

Berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) harus mengambil peran sesuai kewenangannya agar intervensi terhadap persoalan gizi dan kesehatan anak dapat dilakukan secara terpadu.

Afridah menjelaskan, pengumpulan data di lapangan menjadi salah satu tahapan krusial.

Kader kesehatan desa memiliki posisi strategis karena berhadapan langsung dengan masyarakat dan menjadi pihak yang membantu memastikan kondisi riil warga tercatat dalam sistem.

“Data yang valid dan seratus persen akurat sangat dibutuhkan agar pencapaian daerah diakui oleh pemerintah pusat, khususnya Kementerian Kesehatan,” katanya.

Para kader kesehatan desa menjalankan tugas mulai dari pengukuran, pencatatan hingga penginputan data melalui aplikasi yang digunakan dalam pendataan terbaru.

Informasi tersebut kemudian menjadi basis bagi pemerintah daerah untuk merancang kebijakan dan menentukan intervensi yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, Afridah turut menyinggung dukungan penganggaran dalam program penanganan stunting.

Pada 2023, anggaran terkait stunting dari BKKBN disebut dialokasikan melalui sektor pemberdayaan perempuan, sedangkan proses pendataan tetap melibatkan kader kesehatan di tingkat desa.

Rapat koordinasi tersebut juga memperluas pembahasan pada persoalan kesehatan ibu dan anak, khususnya strategi menekan angka kematian ibu dan bayi.

Diskes mendorong penguatan peran seluruh kecamatan agar akses pelayanan kesehatan tidak hanya terpusat di wilayah perkotaan, tetapi juga dapat dirasakan masyarakat yang berada di pelosok desa.

Penguatan layanan di puskesmas, optimalisasi peran bidan desa, serta pemerataan fasilitas kesehatan menjadi sejumlah langkah yang dinilai penting.

Ketersediaan layanan yang mudah dijangkau diharapkan mampu mempercepat penanganan kondisi berisiko pada ibu hamil, ibu bersalin, maupun bayi baru lahir.

Pendekatan tersebut menjadi penting mengingat keselamatan ibu dan bayi sangat dipengaruhi oleh kecepatan deteksi risiko, akses terhadap tenaga kesehatan, serta kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan.

Diskes Rohil menilai keberhasilan program kesehatan tidak dapat dibebankan kepada satu organisasi atau instansi saja.

Dibutuhkan kerja bersama antara pemerintah kecamatan, puskesmas, kader kesehatan, Kementerian Agama, OPD terkait, hingga masyarakat.

“Penanganan stunting bukan hanya tanggung jawab Dinas Kesehatan, melainkan melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD),” tegas Afridah.

Melalui rapat koordinasi implementasi jejaring 2026, pemerintah daerah berharap terbentuk komitmen bersama untuk memperkuat program kesehatan secara berkelanjutan.

Sinergi lintas sektor tersebut diharapkan mampu memperbaiki kualitas pendataan stunting, mempercepat intervensi bagi kelompok rentan, sekaligus memperluas akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat di seluruh wilayah Rohil.

Pada akhirnya, penguatan jejaring kesehatan tidak hanya diarahkan untuk mengejar target pemerintah pusat.

Lebih dari itu, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya membangun generasi yang lebih sehat serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Rohil secara menyeluruh.