PEKANBARU – Keberhasilan Kabupaten Siak mencapai cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau Universal Health Coverage (UHC) sebesar 98,47 persen belum sepenuhnya menjamin keberlanjutan layanan kesehatan masyarakat.

Di tengah capaian tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak justru menghadapi tantangan pembiayaan akibat tekanan fiskal, pemotongan Transfer ke Daerah (TKD), hingga berkurangnya Dana Bagi Hasil (DBH).

Persoalan pembiayaan ini menjadi perhatian Bupati Siak, Dr Afni Zulkifli MSi, setelah menerima piagam penghargaan UHC pada peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 di Halaman Kantor Gubernur Riau, Pekanbaru, Kamis (12/11/2026).

Afni menilai, capaian kepesertaan yang hampir menyentuh 100 persen harus diikuti kepastian dukungan anggaran.

Sebab, memperluas perlindungan kesehatan masyarakat bukan hanya persoalan mendaftarkan penduduk sebagai peserta JKN, tetapi juga memastikan kewajiban pembayaran iuran tetap terpenuhi.

Menurutnya, kondisi fiskal daerah saat ini menjadi tantangan serius bagi keberlanjutan program tersebut.

Pemotongan TKD dan DBH berdampak terhadap kemampuan keuangan pemerintah daerah, termasuk dalam memenuhi kewajiban pembiayaan jaminan kesehatan.

"Ikhtiar kerja tercapai, namun hal ini membebani pola kebijakan alokasi anggaran karena anggaran provinsi dan kabupaten terdampak pemotongan TKD dan DBH. Inilah beban yang akan ditanggung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak ke depannya," ungkap Afni.

Ia menegaskan, pemerintah daerah membutuhkan dukungan kebijakan dan pembiayaan dari pemerintah pusat agar capaian UHC tidak berhenti sebatas keberhasilan administratif.

"Oleh karena itu, upaya dan lobi-lobi di tingkat pusat harus dilakukan secara lebih intens dan berkelanjutan," tambahnya.

Di tengah keterbatasan fiskal, Afni juga menyoroti pentingnya pembagian tanggung jawab pembiayaan antara pemerintah kabupaten dan Pemerintah Provinsi Riau.

Menurutnya, program jaminan kesehatan masyarakat tidak seharusnya menjadi beban satu tingkat pemerintahan saja.

Skema cost sharing atau pembiayaan bersama perlu diperkuat agar pemerintah daerah tetap mampu mempertahankan kepesertaan sekaligus menjaga kualitas pelayanan kesehatan.

Apalagi, Pemkab Siak masih menghadapi beban tunggakan iuran yang semakin berat akibat kondisi defisit anggaran.

"Tentunya kami berharap pelaksanaan program UHC ini tetap berpedoman pada skema pembagian anggaran (sharing anggaran) oleh Pemerintah Provinsi yang hendaknya bisa semakin membaik. Sebab, beban tunggakan iuran tanggungan Pemkab Siak saat ini juga turut terbebani oleh kondisi defisit anggaran," tegasnya.

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa tantangan UHC di Siak tidak lagi semata-mata berkaitan dengan perluasan kepesertaan.

Kemampuan pemerintah daerah membayar iuran secara berkelanjutan menjadi persoalan yang tidak kalah penting.

Sebab, apabila pembiayaan tidak ditopang skema anggaran yang memadai, tingginya angka kepesertaan berpotensi tidak sejalan dengan keberlanjutan perlindungan kesehatan masyarakat.

Karena itu, dukungan pemerintah provinsi dan pusat diperlukan bukan hanya untuk mempertahankan angka cakupan, melainkan juga memastikan peserta tetap memperoleh akses pelayanan kesehatan sesuai ketentuan JKN.

Berdasarkan data dasbor resmi BPJS Kesehatan per 1 November 2026, Kabupaten Siak mencatat persentase kepesertaan UHC sebesar 98,47 persen. Sementara tingkat keaktifan peserta mencapai 82,72 persen.

Capaian tersebut melampaui persyaratan minimal penghargaan UHC, yakni cakupan kepesertaan sekurang-kurangnya 90 persen dan tingkat keaktifan peserta minimal 80 persen.

Penghargaan itu diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada pemerintah kabupaten/kota dan pihak swasta yang berhasil memenuhi target cakupan kesehatan semesta sekaligus mendukung pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis (CKG).

Meski demikian, terdapat selisih 15,75 poin persentase antara jumlah penduduk yang telah terdaftar dan peserta yang berstatus aktif.

Angka ini menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan dalam evaluasi keberlanjutan program jaminan kesehatan di Siak.

Artinya, tantangan berikutnya bukan sekadar mempertahankan angka kepesertaan, tetapi juga meningkatkan keaktifan peserta agar perlindungan kesehatan benar-benar dapat dimanfaatkan masyarakat ketika membutuhkan layanan medis.

Di tingkat Provinsi Riau, capaian UHC tercatat lebih tinggi dengan persentase kepesertaan mencapai 99,07 persen dan tingkat keaktifan sebesar 81,81 persen.

Piagam penghargaan untuk Pemerintah Provinsi Riau diserahkan langsung Deputi Direksi Wilayah II BPJS Kesehatan, Nopi Hidayat, kepada Seksaprov Riau, Syahrial Abdi.