PEKANBARU - DPRD Provinsi Riau mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau Tahun Anggaran 2027 dengan nilai pendapatan sebesar Rp10,007 triliun, Senin (16/11/2026). Nilai tersebut meningkat dibandingkan APBD 2026 yang berada di angka sekitar Rp8,4 triliun.
Berdasarkan Ringkasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2027, total pendapatan daerah direncanakan mencapai Rp10,007 triliun. Sementara total belanja daerah ditetapkan sebesar Rp9,907 triliun atau berkurang Rp100 miliar dari rancangan sebelumnya.
Pendapatan daerah tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp6,992 triliun, pendapatan transfer Rp3,005 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp9,25 miliar.
Dari komponen PAD, kontribusi terbesar berasal dari pajak daerah yang mencapai Rp5,735 triliun. Selanjutnya, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp681,33 miliar, lain-lain PAD yang sah Rp561,78 miliar, serta retribusi daerah Rp13,87 miliar.
Adapun pendapatan transfer seluruhnya bersumber dari pemerintah pusat dengan nilai Rp3,005 triliun.
Pada sisi belanja, sejumlah pos anggaran mengalami perubahan. Belanja operasi tercatat turun Rp202,28 miliar, dari sebelumnya Rp6,576 triliun menjadi Rp6,374 triliun.
Penurunan terbesar terjadi pada belanja pegawai yang berkurang Rp277,41 miliar, dari Rp3,808 triliun menjadi Rp3,531 triliun.
Belanja barang dan jasa juga dipangkas Rp21,08 miliar, dari Rp2,546 triliun menjadi Rp2,525 triliun. Sementara belanja subsidi turun Rp500 juta, dari Rp1 miliar menjadi Rp500 juta.
Sebaliknya, belanja hibah mengalami peningkatan Rp96,71 miliar, dari Rp174,40 miliar menjadi Rp271,12 miliar. Sedangkan belanja bantuan sosial tidak mengalami perubahan dan tetap dialokasikan sebesar Rp45,73 miliar.
Untuk belanja modal, anggarannya justru mengalami peningkatan cukup signifikan. Dari sebelumnya Rp835,31 miliar menjadi Rp1,056 triliun atau bertambah sekitar Rp220,75 miliar.
Kenaikan tersebut terutama dialokasikan untuk belanja gedung dan bangunan yang meningkat Rp155,41 miliar, dari Rp172,15 miliar menjadi Rp327,56 miliar.
Kemudian belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi bertambah Rp132,73 miliar, dari Rp257,52 miliar menjadi Rp390,26 miliar.
Belanja modal peralatan dan mesin juga meningkat Rp51,19 miliar menjadi Rp220,71 miliar. Sementara belanja modal aset tetap lainnya bertambah Rp150 juta menjadi Rp817,72 juta.
Di sisi lain, belanja modal tanah mengalami pengurangan Rp115,64 miliar, dari Rp174,81 miliar menjadi Rp59,16 miliar. Dalam rincian anggaran juga tercatat pengurangan Rp3,08 miliar pada pos aset tetap lainnya sebelum penambahan pada pos aset lainnya.
Sementara itu, belanja tidak terduga tidak mengalami perubahan dan tetap dialokasikan sebesar Rp50 miliar.
Pada komponen belanja transfer, anggaran berkurang Rp118,46 miliar, dari Rp2,545 triliun menjadi Rp2,426 triliun.
Pengurangan terbesar berasal dari belanja bantuan keuangan yang turun Rp118,48 miliar, dari Rp170,72 miliar menjadi Rp52,24 miliar. Sebaliknya, belanja bagi hasil mengalami kenaikan sekitar Rp13,58 juta menjadi Rp2,374 triliun.
Dengan berbagai penyesuaian tersebut, total belanja daerah ditetapkan sebesar Rp9.907.386.505.995 atau sekitar Rp9,907 triliun. Jumlah itu berkurang Rp100 miliar dibandingkan rancangan awal yang mencapai Rp10.007.386.505.995.
Dalam struktur pembiayaan daerah, Pemerintah Provinsi Riau juga mengalokasikan penyertaan modal daerah sebesar Rp100 miliar. Anggaran tersebut dimasukkan dalam pos pengeluaran pembiayaan yang sebelumnya belum dialokasikan.
Dengan demikian, struktur APBD Riau 2027 mencatat surplus anggaran sebesar Rp100 miliar. Surplus tersebut digunakan untuk membiayai penyertaan modal daerah dengan nilai yang sama, sehingga pembiayaan netto tercatat minus Rp100 miliar.
Dalam laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau, juru bicara Banggar, Ginda Burnama, menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah daerah terkait pelaksanaan APBD 2027.
Salah satu rekomendasi tersebut adalah agar pembangunan lebih memprioritaskan belanja yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang saat ini sangat dibutuhkan.
Selain itu, Banggar juga mendorong pemerintah daerah untuk terus mengoptimalkan potensi pendapatan daerah. Hal ini dinilai penting mengingat tekanan fiskal masih terjadi akibat berkurangnya pendapatan dari sektor Transfer ke Daerah (TKD) dan dana pemerintah pusat.
"Kami juga mengajak agar OPD mencari celah ke pusat mengejar APBN untuk pembangunan ke Riau," ujar Ginda Burnama.
Ia juga menegaskan pentingnya pembangunan infrastruktur jalan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat melalui alokasi APBD 2027.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, menyampaikan apresiasi kepada Banggar dan seluruh anggota DPRD Riau yang telah bekerja keras hingga APBD 2027 disahkan.
"Semoga bisa lah kita membangun tahun depan, meskipun belum banyak tapi sudah mulai," ujar SF Hariyanto.