JAKARTA - Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka memilih melanjutkan perjuangan hukum untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan SMA-nya di tengah polemik putusan Mahkamah Agung (MA).
Sikap tersebut disampaikan setelah dirinya bertemu Presiden Prabowo Subianto selama sekitar 2,5 jam di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Gibran menyatakan tidak ingin polemik yang berkembang terkait persoalan tersebut semakin meluas menjadi konflik politik berkepanjangan.
Ia juga mengaku menghormati kritik dan aspirasi masyarakat.
"Saya menghormati seluruh aspirasi, kritik, dan saran dari masyarakat terkait dinamika yang terjadi saat ini," kata Gibran di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat.
"Saya tidak ingin dinamika yang terjadi saat ini menjadi polemik politik yang berkepanjangan," sambungnya.
Pertemuan dengan Prabowo menjadi salah satu momen penting di tengah sorotan publik terhadap status dokumen pendidikan Gibran.
Dalam kesempatan itu, Presiden disebut memberikan sejumlah masukan terkait langkah yang perlu ditempuh menghadapi persoalan hukum tersebut.
Gibran bahkan menyebut Prabowo telah dianggapnya seperti sosok ayah sendiri.
"Tadi pagi saya bertemu dengan Bapak Presiden. Pak Presiden ini sudah seperti ayah saya sendiri, beliau memberikan banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini," ujarnya.
Salah satu arahan yang disampaikan Prabowo, menurut Gibran, adalah melanjutkan proses hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan menghadirkan dokumen riwayat pendidikan sejak sekolah dasar hingga perguruan tinggi.
Selain itu, Gibran menyatakan akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) terhadap putusan MA.
"Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S-1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA, itu saja," jelasnya.
Di balik pernyataan Gibran tersebut, terdapat perkembangan lain dari pertemuannya dengan Prabowo.
Mensesneg sebelumnya mengungkapkan bahwa dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam itu, Gibran sempat menyampaikan niat untuk mengundurkan diri.
Pernyataan tersebut dikaitkan dengan dinamika yang muncul setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan MA.
Namun, Mensesneg menegaskan tidak benar jika Prabowo menolak niat pengunduran diri tersebut.
Menurutnya, pembicaraan berlangsung dalam suasana diskusi, dengan Presiden memberikan sejumlah saran kepada Gibran.
Dalam pertemuan itu, Gibran disebut meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui mekanisme hukum di PTUN.
Perkembangan ini membuat persoalan dokumen pendidikan Gibran tidak hanya menjadi perdebatan administratif dan hukum, tetapi juga bersinggungan dengan dinamika politik di tingkat nasional.
Kini, perhatian publik tertuju pada langkah hukum yang akan ditempuh Gibran, termasuk pembuktian dokumen pendidikan dan kemungkinan pengajuan PK di MA.
Hasil proses tersebut akan menjadi bagian penting dalam menjawab polemik yang berkembang.
Meski Gibran menegaskan tidak ingin persoalan ini menjadi polemik berkepanjangan, transparansi dokumen dan kepastian hukum tetap menjadi aspek yang akan menentukan bagaimana kontroversi tersebut diselesaikan.
