JAKARTA - Posisi Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka berada di tengah tekanan politik setelah 120 anggota DPR dari delapan fraksi mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang dapat menjadi pintu masuk proses pemakzulan.
Di tengah menguatnya tekanan tersebut, Gibran dikabarkan telah menyerahkan surat pengunduran diri dari kursi Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo Subianto di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Informasi pengunduran diri itu disampaikan seseorang yang disebut dekat dengan Gibran.
Namun, belum ada konfirmasi resmi dari Gibran maupun pihak Istana mengenai penyerahan surat tersebut.
"Betul (mundur), surat sudah diserahkan ke Presiden tadi sore di Halim," kata sumber yang disebut dekat dengan Gibran.
Kabar tersebut muncul hanya sehari setelah Gibran dikabarkan meminta waktu kepada Prabowo untuk menyelesaikan persoalan keabsahan dokumen pendidikan yang menjadi polemik.
Sebelumnya, Mensesneg, Prasetyo Hadi menyampaikan, pertemuan Gibran dan Prabowo berlangsung sekitar 2,5 jam.
Dalam pertemuan itu, Gibran meminta kesempatan membuktikan keabsahan persyaratan pendidikannya melalui jalur hukum.
Gibran juga mengungkapkan bahwa Prabowo menyarankannya tetap menghadapi persoalan tersebut melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
"Beliau memberi banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini. Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN," ujar Gibran.
Ia menyebut langkah tersebut akan disertai dengan menghadirkan dokumen pendidikan sejak sekolah dasar hingga perguruan tinggi serta berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung.
120 Anggota DPR Dorong Proses Pemakzulan
Sementara itu, tekanan politik terhadap Gibran semakin terbuka setelah 120 anggota DPR dari delapan fraksi menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat.
Wakil Ketua DPR, Saan Mustopa menyatakan jumlah tersebut telah memenuhi persyaratan minimal pengajuan hak konstitusional anggota DPR.
Dukungan berasal dari Fraksi PDIP sebanyak 14 anggota, Golkar 11 anggota, Gerindra 11 anggota, PKB 18 anggota, NasDem 19 anggota, PKS 28 anggota, PAN satu anggota, dan Demokrat 18 anggota.
Usulan tersebut berkaitan dengan dugaan Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai wakil presiden menyusul persoalan dokumen penyetaraan pendidikan setingkat SMA.
Saan menjelaskan, usulan HMP akan diproses sesuai ketentuan perundang-undangan dan dijadwalkan masuk agenda rapat paripurna DPR pada Kamis (12/11/2026).
Polemik Dokumen Pendidikan Jadi Persoalan Utama
Persoalan administrasi pendidikan Gibran menjadi dasar argumentasi para pengusul HMP.
Mereka menilai sejumlah putusan pengadilan terkait dokumen penyetaraan pendidikan perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme konstitusional.
Namun, pengajuan Hak Menyatakan Pendapat tidak otomatis membuat seorang wakil presiden kehilangan jabatannya.
Proses pemakzulan masih harus melewati tahapan kelembagaan DPR, termasuk pengambilan keputusan dalam rapat paripurna, sebelum dapat diteruskan ke Mahkamah Konstitusi dan Majelis Permusyawaratan Rakyat sesuai mekanisme konstitusi.
