JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto diberi waktu 14 hari untuk mengajukan dua nama calon Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Ketentuan tersebut mengacu pada Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR.
Mekanisme pengisian jabatan wakil presiden ini mulai disiapkan setelah Gibran Rakabuming Raka dikabarkan resmi menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan, pihaknya akan segera menggelar rapat untuk menindaklanjuti surat pengunduran diri tersebut sekaligus membahas tahapan pengisian jabatan yang kosong.
MPR juga berencana mengadakan forum lanjutan yang melibatkan pimpinan fraksi dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) guna menentukan langkah selanjutnya.
"MPR bisa segera mengadakan rapat gabungan yang akan diikuti oleh para pimpinan fraksi MPR dan kelompok DPD untuk menentukan langkah-langkah berikutnya," kata Ahmad Muzani dalam konferensi pers, Kamis (12/11/2026).
Muzani menjelaskan, proses pengisian jabatan wakil presiden harus diselesaikan paling lama 60 hari sejak terjadinya kekosongan jabatan.
Sementara itu, Presiden diwajibkan mengajukan dua nama calon wakil presiden dalam batas waktu 14 hari setelah surat permintaan resmi dari MPR diterbitkan.
"Batas waktu dari Presiden untuk memberikan dua nama sejak dikeluarkannya surat permintaan MPR untuk menyetor dua nama calon Wakil Presiden, 14 hari," jelas Muzani.
MPR Verifikasi Dua Kandidat
Setelah Presiden menyerahkan dua nama calon, MPR akan melakukan pemeriksaan administrasi terhadap masing-masing kandidat sebelum memasuki tahap pemilihan.
Untuk memastikan seluruh persyaratan terpenuhi, MPR akan membentuk tim verifikasi yang bertugas memeriksa kelengkapan serta keabsahan dokumen dari kedua calon.
Apabila hasil pemeriksaan menyatakan keduanya memenuhi persyaratan, MPR akan menetapkan nama-nama tersebut sebagai kandidat yang berhak mengikuti pemilihan dalam sidang paripurna.
Selanjutnya, anggota MPR akan memberikan suara untuk menentukan calon yang akan mengisi posisi wakil presiden.
Sesuai Pasal 140 Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024, kandidat yang memperoleh suara terbanyak dalam sidang paripurna akan dinyatakan terpilih sebagai wakil presiden pengganti.
Dengan mekanisme tersebut, proses pergantian wakil presiden melibatkan sejumlah tahapan, mulai dari pengajuan nama oleh Presiden, verifikasi administrasi, hingga pemilihan melalui sidang paripurna MPR.
