PEKANBARU – Puluhan mahasiswa Universitas Riau menggelar diskusi bersama Komisi III DPRD Riau untuk membahas kondisi anggaran daerah di tengah defisit APBD Riau, Rabu (7/5/2026).
Diskusi tersebut dihadiri Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri dan anggota Komisi III DPRD Riau, Abdullah.
Dalam pertemuan itu, mahasiswa menyoroti kebijakan Pemerintah Provinsi Riau yang memberikan bantuan APBD kepada sejumlah instansi vertikal di daerah.
Mahasiswa mempertanyakan urgensi penggunaan anggaran tersebut di tengah kondisi fiskal daerah yang dinilai sedang mengalami tekanan akibat defisit anggaran.
Beberapa program yang menjadi perhatian mahasiswa antara lain bantuan pembangunan Rumah Sakit Bhayangkara serta bantuan untuk rumah dinas Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Riau.
Menurut mahasiswa, penggunaan APBD seharusnya lebih difokuskan pada kebutuhan prioritas masyarakat di tengah keterbatasan kemampuan keuangan daerah.
Menanggapi hal itu, anggota Komisi III DPRD Riau, Abdullah menjelaskan pembangunan Rumah Sakit Bhayangkara nantinya juga akan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat luas.
Ia menyebut fasilitas kesehatan tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi institusi kepolisian, tetapi juga dapat dimanfaatkan masyarakat umum ketika mulai beroperasi.
“Kalau RS Bhayangkara ini berdiri, masyarakat Riau juga bisa memanfaatkan layanan kesehatannya. Jadi menurut kami masih dalam batas yang wajar untuk dibantu anggarannya,” ujar Abdullah dalam diskusi tersebut.
Selain itu, Abdullah menjelaskan hubungan kerja sama antara Pemerintah Provinsi Riau dan Polda Riau saat ini berjalan cukup intens, khususnya dalam upaya mengoptimalkan pendapatan daerah.
Menurutnya, kolaborasi tersebut dilakukan untuk menekan potensi kebocoran penerimaan daerah dari sejumlah sektor pajak.
Kerja sama itu mencakup pengawasan dan optimalisasi pendapatan dari pajak kendaraan bermotor, bahan bakar minyak hingga pajak air permukaan.
Karena itu, dukungan terhadap kebutuhan sejumlah instansi vertikal dinilai dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan daerah.
Sementara itu, bantuan untuk rumah dinas Kajati Riau disebut juga berkaitan dengan penguatan koordinasi antarlembaga di daerah.
DPRD Riau berharap mahasiswa tetap aktif mengawal kebijakan anggaran daerah sekaligus mendorong optimalisasi potensi pendapatan APBD Riau pada masa mendatang.
