www.halloriau.com


BREAKING NEWS :
DPRD Riau Ketok APBD 2027 Rp10 Triliun, Infrastruktur Jadi Prioritas Pembangunan
Otonomi
Pekanbaru | Dumai | Inhu | Kuansing | Inhil | Kampar | Pelalawan | Rohul | Bengkalis | Siak | Rohil | Meranti
 


SF Hariyanto Minta SKK Migas dan DJP Buka Mekanisme Perhitungan Pajak PI Rokan
Selasa, 08 September 2026 - 23:07:00 WIB
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto.
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto.

PEKANBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau meminta adanya transparansi dalam proses perhitungan pajak yang berkaitan dengan hak ekonomi daerah, khususnya Participating Interest (PI) 10 persen Wilayah Kerja (WK) Rokan melalui PT Riau Petroleum Rokan.

Pemprov Riau juga berharap dapat dilibatkan dalam proses rekonsiliasi dan pembahasan perhitungan tersebut sesuai dengan kewenangan serta ketentuan peraturan yang berlaku.

Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto dalam Rapat Koordinasi Sinergitas Pelaku Usaha terhadap Optimalisasi Pajak Daerah yang digelar di Menara Dang Merdu, Selasa (8/9/2026).

Dalam rapat tersebut, SF Hariyanto secara khusus meminta Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Sumbagut serta Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Riau memberikan penjelasan mengenai mekanisme penghitungan pajak atas PI 10 persen WK Rokan melalui PT Riau Petroleum Rokan.

"Khusus kepada SKK Migas Sumbagut dan Kanwil DJP Riau, kami juga meminta penjelasan terkait Pajak Participating Interest 10 persen Wilayah Kerja Rokan melalui PT Riau Petroleum Rokan," ujar SF Hariyanto.

Menurutnya, Pemprov Riau menemukan adanya perbedaan angka antara penerimaan yang tercatat dan nilai Pajak Penghasilan (PPh) Migas berdasarkan data yang masih bersifat unaudited atau belum diaudit.

Ia menyebutkan, pada Februari tercatat penerimaan sekitar Rp16,982 dengan PPh Migas sekitar Rp5,98 miliar. Sementara pada Maret, penerimaan tercatat sekitar Rp17,308 dengan PPh Migas mencapai sekitar Rp33,82 miliar.

"Data unaudited yang kami terima menunjukkan, pada Februari tercatat penerimaan sekitar Rp16,982, sementara PPh Migas sekitar Rp5,98 miliar. Pada Maret sekitar Rp17,308, sementara PPh Migas sekitar Rp33,82 miliar," katanya.

SF Hariyanto mengatakan, Pemprov Riau membutuhkan penjelasan secara menyeluruh mengenai dasar pembentukan kewajiban pajak tersebut.

Menurutnya, daerah tidak hanya membutuhkan informasi mengenai besaran akhir pajak, tetapi juga perlu mengetahui komponen yang menjadi dasar perhitungan hingga menentukan jumlah hak ekonomi yang diterima daerah.

"Kami ingin penjelasan penghitungan pajaknya: dari mana angka kewajiban tersebut terbentuk, bagaimana kaitannya dengan lifting, LPN, revenue, biaya operasi, working capital, lost carry forward, hak ekonomi PI 10 persen, sampai akhirnya berapa yang benar-benar diterima daerah," jelasnya.

Ia menegaskan, transparansi perhitungan menjadi penting agar pemerintah daerah dapat memahami secara utuh mekanisme pembentukan nilai pajak dan penerimaan yang berkaitan dengan kepentingan ekonomi daerah.

Karena itu, SF Hariyanto berharap Pemprov Riau ke depan dapat dilibatkan dalam proses rekonsiliasi serta pembahasan perhitungan terkait PI 10 persen WK Rokan.

"Kami berharap ke depan Pemprov Riau dapat dilibatkan dalam proses rekonsiliasi dan pembahasan perhitungan yang berkaitan dengan hak ekonomi daerah, tentunya sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku," tegasnya.(Galeri Foto)



Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)


BERITA LAINNYA    
Ketua Pansus Perlindungan Anak DPRD Riau, Ginda Burnama.DPRD Riau Ketok APBD 2027 Rp10 Triliun, Infrastruktur Jadi Prioritas Pembangunan
Plt Gubri, SF Hariyanto gencarkan tanam cabai (foto/int)Plt Gubri Dorong Penguatan Tanam Cabai di Pekarangan
Plt Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Riau Yan Dharmadi (foto/ist)Beasiswa Riau Cerdas Rp35,3 M Segera Cair, 2.314 Mahasiswa Jadi Penerima
Ilustrasi hujan lebat dan angin kencang mengancam Riau (foto/int)Hujan Lebat Disertai Petir dan Angin Kencang Mengintai Riau Hari Ini
Mitsubishi Fuso.Mitsubishi Fuso Perkenalkan Fitur Community MyFuso di JAMNAS XIII CMIC
  U Turn Depan RS Hermina Pekanbaru dipasang pembatas (foto/int)Cegah Kemacetan di Jalan Tuanku Tambusai, Dishub Pekanbaru Pisahkan Lajur U Turn
Polda Riau kerahkan 940 personel selama Operasi Zebra Lancang Kuning 2026 (foto/ist)14 Hari Operasi Zebra Lancang Kuning, Polda Riau Sasar 10 Pelanggaran Prioritas
Karateka YPOK Riau bikin bangga, pulang dari Jakarta dengan 8 medali (foto/int)YPOK Riau Borong 7 Emas dan 1 Perak di Kejurnas 2026
Wakil Walikota Pekanbaru, Markarius Anwar.Markarius Minta Camat dan Lurah Petakan Titik Rawan Banjir
Bupati Kampar cek drainase.Usai CFD, Bupati Kampar Tinjau Infrastruktur Drainase dan Jalan
Komentar Anda :

 
 
 
Potret Lensa
Pengumuman dan Penyerahan Penghargaan LKJ Raja Ali Kelana 2026
 
 
Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
     
Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
    © 2010-2026 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved