PEKANBARU - Pemprov Riau mengalokasikan anggaran Rp10 miliar untuk penanganan Jembatan Koto Intan. Sementara itu, penanganan Jembatan Rantau Berangin masih harus melalui penyelesaian perencanaan teknis sebelum pekerjaan fisik dapat direalisasikan.
Komitmen tersebut disampaikan Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, dalam Rapat Paripurna DPRD Riau terkait pembahasan APBD Tahun Anggaran 2027, Senin (16/11/2026).
Kedua jembatan tersebut menjadi bagian dari aspirasi pembangunan infrastruktur yang disampaikan anggota DPRD Riau.
Namun, respons pemerintah terhadap keduanya menunjukkan tahapan penanganan yang berbeda, mulai dari penyediaan anggaran hingga pematangan perencanaan.
SF Hariyanto mengatakan, alokasi Rp10 miliar untuk Jembatan Koto Intan merupakan langkah awal pemerintah dalam menindaklanjuti persoalan infrastruktur yang telah menjadi perhatian sebelumnya.
“Memang Jembatan Koto Intan ini sudah menjadi perhatian sejak sebelumnya, dan alhamdulillah tahun ini kita masukkan anggaran sebesar Rp10 miliar," ujar Plt Gubri.
"Mungkin belum sepenuhnya menyelesaikan masalah yang kita harapkan, tetapi paling tidak penanganannya sudah mulai kita tetapkan,” sambungnya.
Ia mengakui, anggaran tersebut belum tentu mampu memenuhi seluruh kebutuhan penanganan jembatan.
Meski demikian, pemerintah mulai memasukkan kebutuhan tersebut dalam penganggaran sebagai bagian dari upaya penyelesaian secara bertahap.
Berbeda dengan Jembatan Koto Intan, penanganan Jembatan Rantau Berangin masih berada pada tahapan persiapan teknis.
SF Hariyanto menyebutkan, pemerintah telah memasukkan rencana penanganan jembatan yang disampaikan anggota DPRD Riau, Edi Basri.
Namun, penyelesaian perencanaan menjadi tahapan yang harus dituntaskan sebelum pekerjaan dapat dilaksanakan.
“Untuk jembatan yang disampaikan Pak Edi Basri, alhamdulillah sudah kita masukkan, meskipun belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan yang diharapkan," tuturnya.
"Yang penting perencanaannya kita selesaikan terlebih dahulu agar penanganannya bisa dilaksanakan secara bertahap,” jelasnya.
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa belum seluruh aspirasi infrastruktur dapat langsung diterjemahkan menjadi pekerjaan fisik.
Kesiapan perencanaan, kebutuhan anggaran, serta penentuan prioritas menjadi faktor yang memengaruhi kecepatan realisasi pembangunan.
Dalam pembahasan APBD 2027, Plt Gubri juga memberikan tanggapan terhadap sejumlah usulan pembangunan lainnya, termasuk kebutuhan lapangan bola SMA.